Warga Jakarta Cari Hiburan ke Daerah Penyangga, Wagub DKI Akan Cari Jalan Tengah

Irene

Warga Jakarta Cari Hiburan ke Daerah Penyangga, Wagub DKI Akan Cari Jalan Tengah

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memastikan Pemprov DKI akan terus secara intensif berkoordinasi dengan kepala daerah penyangga ibu kota. Koordinasi ini dilakukan lantaran sejumlah warga Jakarta disebut kerap mendatangi wilayah yang tidak menerapkan pembatasan ketat untuk mencari hiburan.

Riza mengatakan, contoh kasus yang ia terima adalah banyak warga Jakarta berwisata kuliner ke Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang karena kebijakan daerah setempat tidak melarang pengunjung makan di tempat.

“Ya memang satu konsekuensi kami terus berkoordinasi dengan kepala daerah sekitar Jakarta supaya bisa bersinergi positif,” ujar Riza di Balai Kota, Selasa (29/9).

“Memang teman di Jakarta makan ke Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi karena daerah di situ tidak menutup restoran,” imbuhnya.

Lebih lanjut, politikus Gerindra itu menuturkan dalam koordinasi itu pihaknya akan mencari solusi terbaik agar penerapan PSBB DKI berjalan maksimal, tanpa merugikan daerah penyangga Jakarta.

“Ini sedang koordinasi untuk cari solusi terbaik, kerjasama yang baik,” tuturnya.

Sebelumnya, penegak hukum di Bekasi mengaku kewalahan dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta. Sebab, banyak dari warga Jakarta mencari hiburan di Bekasi.

Pelarian hiburan ke Bekasi karena sektor hiburan di Jakarta masih belum diizinkan beroperasi karena kebijakan PSBB.

Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI, Arifin menganggap, kebijakan PSBB DKI sejatinya tidak bisa dijadikan dalih atas insiden pelanggaran kafe di Bekasi, yang menjadi viral akibat melanggar protokol kesehatan.

“Ya sebenarnya itu kan kebijakannya Pemerintah Kota Bekasi, bagaimana strategi upaya implementasinya,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/9).

Namun Arifin enggan menanggapi lebih lanjut atas kebijakan yang diterapkan di Pemkot Bekasi. Prinsipnya, dia mengungkapkan, jika satu tempat menimbulkan keramaian sehingga tidak adanya jaga jarak fisik, aparat berwenang membubarkan.

Terkhusus rumah makan, dia menegaskan, sektor ini dilarang keras melayani pengunjung untuk makan di tempat.

“Tegakkan saja aturannya, kalau melanggar aturan ya ditutup. Kalau di Jakarta khusus untuk restoran memang ketentuannya tidak boleh makan di tempat, hanya pesan antar, take away,” tandasnya. [ded]

Next Post

Satgas Sebut Angka Kesembuhan Covid-19 di 399 Kabupaten/Kota di Atas 50 Persen

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, menyebut 399 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia memiliki tingkat kesembuhan berkisar 50 hingga 100 persen. Jika dilihat secara keseluruhan, maka persentase kesembuhan pasien Covid-19 di seluruh Indonesia mencapai 77,6 persen. Wiku berharap angka ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dia sangat optimis […]