Sudah Divonis, Status Brigjen Prasetijo di Polri Ditentukan Setelah Putusan Inkracht

Irene

Sudah Divonis, Status Brigjen Prasetijo di Polri Ditentukan Setelah Putusan Inkracht

Majelis Hakim telah menjatuhkan vonis hukuman tiga tahun penjara kepada Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo dalam sidang perkara surat jalan palsu yang di gelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur pada Selasa (22/12).

Jendral bintang satu itu telah diputuskan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana membantu Djoko Tjandra dengan memalsukan surat-surat sampai menghilangkan alat bukti.

Atas hal tersebut, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo menyampaikan terkait posisi jabatan Brigjen Prasetijo akan ditindaklanjuti melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.

“Brigjen PU akan ditindaklanjuti dengan Sidang Komisi Kode Etik Polri sesuai dengan Perkap 14/2011,” katanya dalam keterangannya, Rabu (23/12).

Menurutnya, keputusan ini dapat dijalankan usai pihaknya mendapat keputusan inkracht. Hal itu berdasarkan Peraturan Polri 1/2003 Pasal 12.

“Namun demikian, merujuk pada PP 1/2003 Pasal 12 Polri menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Propam Polri menunggu putusan inkracht,” jelasnya.

Sebelumnya, sidang yang dipimpin ketua hakim Muhammad Sirat memutuskan Brigjen Prasetijo terbukti melakukan tindak pidana orang yang dirampas kemerdekaannya Djoko Tjandra melarikan diri. Sebab, saat itu Djoko Tjandra masih berstatus buron.

Selanjutnya, Prasetijo juga terbukti melakukan kejahatan dengan menghancurkan barang bukti terkait surat menyurat. Dalam hal ini, dia menyuruh saksi Johny Andrijanto untuk membakar surat yang diduga palsu.

“Dan melakukan tindak pidana setelah melakukan kejahatan dengan maksud untuk menutupinya menghancurkan benda-benda dengan nama tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dalam dakwaan ketiga,” jelasnya Sirat.

Sirat pun turut mengurai hal-hal yang memberatkan vonis terhadap Prasetijo. Pertama, dia menggunakan surat palsu tersebut untuk melakukan kepentingan sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 6 dan 8 juni 2020.

Tak hanya itu, tindakan Prasetijo juga dinilai sangat membahayakan masyarakat. Dia melakukan perjalanan tanpa melakukan tes Covid-19.

“Perbuatan terdakwa dapat membahayakan masyarakat dengan melakukan perjalanan tanpa dilakukan test bebas covid-19,” papar Sirat.

Hakim juga menilai jika Prasetijo tidak menjaga amanahnya sebagai anggota Polri. Dal hal ini, dia menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau orang lain

“Terdakwa sebagai anggota Polri dengan pangkat Brigjen yang menduduki jabatan Karo seharusnya dapat menjaga amanah dengan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi atau orang lain,” pungkas Sirat.

Atas hal itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara terhadap Brigjen Prasetijo. Hukuman tersebut lebih berat dibandingkan dari tuntutan jaksa yakni dua tahun penjara. Namun pihak Prasetijo belum memutuskan menerima atau mengajukan banding terhadap vonis tersebut. Dan meminta waktu untuk mempertimbangkan selama satu minggu sejak vonis. [fik]

Next Post

BioNTech Yakin Vaksinnya Mampu Melawan Varian Baru Virus Corona

CEO perusahaan farmasi asal Jerman BioNTech, Ugur Sahin, pada Senin mengatakan, dirinya yakin vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh perusahaannya akan manjur melawan varian baru virus corona yang muncul di Inggris. Sahin melalui stasiun televisi Bild TV menyebutkan perusahaan Jerman itu akan menyelidiki mutasi COVID-19 dalam beberapa hari ke depan, tetapi […]