Sepekan Kampanye, Bawaslu Jateng Temukan Pelanggaran di 4 Kabupaten Kota

Irene

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan adanya pelanggaran kampanye terbuka dalam Pilkada 2020. Temuan itu terjadi di Kebumen, Purbalingga, Kabupaten Pekalongan dan Sukoharjo.

“Bentuk pelanggaran kampanye antara lain melanggar protokol kesehatan covid-19, pemasangan alat peraga kampanye menyalahi aturan, dan kampanye di luar jadwal,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih saat dikonfirmasi, Jumat (2/10).

Dia mengungkapkan untuk di Kebumen sendiri terdapat laporan adanya pemasangan spanduk bergambar kotak kosong di ruas jalan. Pencopotan spanduk kotak kosong itu sempat ditangani oleh Polda Jateng.

“Untuk penindakannya ada di tangan Satpol PP. Soalnya ada info bahwa lokasi pemasangannya menyalahi Perda,” jelasnya.

Dalam kegiatan kampanye paslon kepala daerah di Pekalongan, dan Purbalingga diduga melanggar ketentuan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan. Diketahui, tim relawan paslon kepala daerah tengah menggelar kampanye dengan jumlah peserta lebih dari 50 orang. Bahkan di antara mereka ada yang tidak pakai masker.

“Dua kabupaten yang mengumpulkan peserta lebih sudah ditangani untuk di dalami lebih lanjut. Khusus untuk di Pekalongan, ada sejumlah APK yang ditertibkan karena gambar yang dipasang hanya satu calon. Tentu ini menyalahi aturan karena dianggap bisa berpihak pada salah satu calon,” ungkapnya.

Untuk pelanggaran kampanye di Kabupaten Sukoharjo, ada salah satu paslon melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal telah ditentukan.

“Pelanggaran kampanye tersebut telah ditangani Bawaslu kabupaten setempat,” jelasnya.

Bagi paslon yang melanggar protokol kesehatan, lanjut Ananingsih, sesui ketentuan Pasal 88 d jucnto Pasal 58, 59 dan Pasl 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13/2020 bisa membubarkan kampanye, setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis.

“Bawaslu ketat terhadap protokol kesehatan, karena menyangkut keselamatan hidup manusia,” ujarnya.

Kepada tim paslon kepala daerah supaya mengurus surat tanda terima pemberitahuan (STTP) di kepolisian agar Bawaslu mendapatkan tembusan saat menggelar kampanye.

“Masih banyak paslon tidak disiplin mengurus STTP di kepolisian sehingga Bawaslu kesulitan memantau kampanye karena tidak mendapatkan tembusan STTP,” tutup Sri Wahyu Ananingsih. [ded]

Next Post

Saat Para Napi Bantu Padamkan Kebakaran Hutan di Oregon

Saat Para Napi Bantu Padamkan Kebakaran Hutan di Oregon. Sejumlah narapidana dari Fasilitas Pemasyarakatan Warner Creek bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran untuk membantu membersihkan titik api dekat Paisley, Oregon, AS .