Sengketa Pilkada Mamuju, Kedua Paslon akan Banding ke PTTUN

Irene

Sengketa Pilkada Mamuju, Kedua Paslon akan Banding ke PTTUN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), mengakhiri sengketa Pemilu kedua pasangan calon (Paslon) Paslon Sutina-Ado Mas'ud dan Habsi-Irwan. Ketua Bawaslu Rusdin membacakan putusan sengketa yang diajukan paslon Sutina-Ado. Dalam amar putusannya, Bawaslu menolak gugatan untuk seluruhnya.

“Permohonan pemohon tidak memiliki landasan hukum yang cukup untuk dikabulkan. Dengan ini mejelis hakim menolak permohonan pemohon tim Paslon Sutina-Ado untuk seluruhnya,” kata Rusidn di Mamuju, Sabtu (10/10).

Bawaslu juga menyatakan, Surat Keputusan (SK) KPU Mamuju tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tertanggal 23 September 2020 sah. Kemudian, meminta pihak KPU Mamuju untuk melanjutkan tahapan Pilkada Mamuju tahun 2020.

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum Paslon Sutina-Ado, Syamsul akan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Tim kuasa hukum Paslon Sutina-Ado diberikan waktu Tiga hari untuk mengajukan banding itu.

“Kami pastikan akan lanjutkan sengketa Pilkada ini ke PTTUN Makassar,” kata Syamsul.

Sementara itu, Bawaslu Mamuju juga menolak gugatan Paslon Habsi-Irwan. Bawaslu menganggap permohonan pemohon dianggap tidak berdasar atas dokumen ijazah yang diverifikasi oleh KPU.

“Permohonan pemohon kabur, tidak jelas, sumir dan berulang sehingga tidak memiliki asas hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya. Memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan sah surat keputusan KPU Mamuju tentang penetapan paslon sah dan meminta KPU melanjutkan tahapan,” kata Rusdin.

Bawaslu Mamuju telah melakukan pemeriksaan dan penelitian serta pemeriksaan dokumen ijazah milik Paslon Ado Mas'ud, saat dilaporkan sebagai pelanggaran. Hasilnya tidak dapat dibuktikan dan tidak terjadi pelanggaran administrasi.

“Pihak termohon juga mengkonfirmasi langsung L2Dikti dan ke kampus yang bersangkutan bahwa ijazah tersebut resmi. Pemohonjuga telah melapor ke Sentra Gakkumdu, dan hasil penyelidikannya dinyatakan bukan pelanggaran,” kata Anggota Majelis, Faisal Jumalang.

Menanggapi ditolaknya gugatan ini, Kuasa hukum Habsi-Irwan, Akriadi selaku kuasa hukum Paslon Habsi-Irwan, mengaku pihaknya juga bakal banding ke PTTUN Makassar.

“Kami akan lanjutkan sengketa Pilkada ini ke PTTUN Makassar,”tegas Akriadi.

Dia juga mengungkapkan, terkait rencana lanjutan ke PTTUN, pihaknya akan meminta seluruh salinan putusan yang telah dibacakan oleh majelis musyawarah. “Kami punya waktu tiga hari kerja untuk mengajukan ke PTTUN,” singkat Akriadi. [cob]

Next Post

Ini Wilayah di Jakarta yang Diprediksi Terjadi Hujan Ringan

Hujan berintensitas ringan diperkirakan akan mengguyur sebagian wilayah Jakarta, Minggu (11/10). Sedangkan pagi hari cuaca cerah berawan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan tiga wilayah yakni Jakarta Barat, Selatan dan Timur diprediksi diguyur hujan ringan, sementara di Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan tetap mengalami cuaca cerah […]