Sengkarut Program PTSL di Tangsel

Irene

Sengkarut Program PTSL di Tangsel

Pengurusan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sangat buruk. Hal itu terbukti dari lambannya proses penyelesaian bukti dokumen kepemilikan tanah atau sertifikat tanah milik masyarakat hingga bertahun-tahun.

Nunung, warga Kelurahan Rempoa, Ciputat Timur mengaku, tiga nama sertifikat milik putra putrinya belum juga diterima sejak didaftarkan dalam program PTSL tahun 2018 lalu. Sementara dia dan anggota keluarganya yang lain juga telah menyetorkan sejumlah uang kepada petugas berwenang.

“Seharusnya ada enam sertifikat baru dari PTSL yang kami daftarkan tahun 2018. Punya saya dan dua anak saya sudah jadi. Tapi tiga sertifikat punya anak-anak saya yang lain belum selesai sudah setahun lebih, belum juga selesai. Padahal diurusnya berbarengan,” ungkap Nenek usia 67 tahun ini kepada wartawan, Rabu (14/10).

Menurut dia, tidak diterimanya seluruh sertifikat yang didaftarkan dalam waktu yang bersamaan itu, menjadi tanda tanya besar masyarakat. Apalagi, pengurusan sertifikat dalam program PTSL tersebut, dia patungan mengeluarkan sejumlah uang hingga jutaan rupiah.

“Semua dokumen lengkap. Dari satu bidang dipecah menjadi 6 bidang untuk 6 sertifikat. Karena PTSL, biayanya lebih murah dibanding mengurus sendiri lewat notaris. Tapi yang sudah jadi baru tiga sertifikat, sementara tiga lainnya belum ada kejelasan,” jelas Nunung.

Sementara, kepala kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel, Himsar belum mau merespons pertanyaan wartawan, terkait lambannya pengurusan PTSL di wilayah kerjanya.

Dalam catatan Tangerang Transparancy Public Watch (TRUTH), sedikitnya ada 75 bidang milik warga dari wilayah Kecamatan Pondok Aren dan Setu, yang mendaftarkan tanahnya pada program PTSL belum juga mendapat kejelasan soal sertifikat tanah miliknya.

Atas kejadian itu, pihaknya melalui wakil koordinator TRUTH, Jupri Nogroho telah mengadukan kejadian itu ke kantor BPN Kota Tangsel, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, dan Presiden sejak Agustus lalu.

“Kita sudah menyampaikan masalah ini sejak bulan Agustus kemarin. Namun hingga kini belum ada tanggapan, bahkan terkesan kami dilempar-lempar. Padahal warga sendiri tidak mendaftar secara cuma-cuma, mereka mengaku diminta sejumlah uang oleh oknum-oknum Kelurahan pada saat mendaftar, tapi hingga kini tidak ada kejelasan soal sertifikat tanah mereka,” jelas dia.

Dalam penelusuran , sengkarut program sertifikasi tanah di Tangsel masih meninggalkan banyak persoalan bagi masyarakat. Namun warga memilih diam dan tak berani mengadukan hal tersebut, karena hal pengurusan program ini melibatkan pengurus lingkungan terkecil yang paling dekat dengan masyarakat. [cob]

Next Post

BRI Salurkan KUR Rp 90,1 Triliun Hingga Kuartal III 2020

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk hingga September 2020 telah menyalurkan lebih dari setengah jatah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tersedia. Penyaluran KUR dengan cepat dan tepat dilakukan dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian nasional, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19. Hingga kuartal III […]