Rangkaian Acara Rizieq Shihab Selalu Dipadati Orang, Pemprov DKI Tak Beri Sanksi

Irene

Rangkaian Acara Rizieq Shihab Selalu Dipadati Orang, Pemprov DKI Tak Beri Sanksi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Masyarakat diimbau untuk tidak berkegiatan berkerumun dalam skala besar, dan tetap menjaga jarak.

Pemprov juga mengatur sanksi bagi pelanggar yang berkerumun tanpa menerapkan protokol kesehatan bisa dikenakan sanksi denda Rp 100.000 hingga Rp 250.000 sanksi sosial.

Kendati demikian, dalam rangkaian acara yang dihadiri pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab selalu membuat kepadatan dan keramaian. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI, Arifin mengatakan, pihaknya terus menyampaikan edukasi pentingnya penerapan protokol kesehatan.

“Kita tidak pernah berhenti untuk mengedukasi mengingatkan dengan semua pihak dengan siapa pun untuk selalu membudayakan kondisi yang saat ini masih pandemi Covid-19 yang pertama tentu wajib menggunakan masker kita harus membiasakan diri ketika keluar dari rumah harus menggunakan masker. Kemudian juga sebisa mungkin kita memperhatikan jarak antar orang per orang kemudian juga biasakan cuci tangan,” katanya, Jumat (13/11).

Dia mengungkapkan, imbauan menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak hanya disampaikan personelnya ke satu acara keagamaan saja.

Arifin menerangkan, setiap acara wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Namun, disinggung ada tidaknya sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan yang menghadiri rangkaian acara yang dihadiri Rizieq, dia enggan berkomentar banyak.

“Saya sudah katakan kita mengedepankan edukasi kepada semua untuk terus menjalankan apa yang namanya 3M jadi edukasi itu berlaku untuk semua,” tandasnya. [fik]

Next Post

Indef Pertanyakan Skema Perizinan Usaha di UU Cipta Kerja

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Dhyatmika mempertanyakan terjadinya perubahan skema perizinan berusaha di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di mana dari yang sebelumnya sama, kini perizinan diatur berbeda-beda sesuai dengan tingkat risikonya masing-masing. “Jadi yang pertama simpelnya ada yang dianggap […]