PPATK Telusuri Pelaku Korupsi Bansos Covid-19 Selain Mensos Juliari

Irene

PPATK Telusuri Pelaku Korupsi Bansos Covid-19 Selain Mensos Juliari

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan investigasi atas kasus korupsi/dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di wilayah Jabodetabek.

Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya tengah menelusuri pelaku dugaan suap bansos lainnya pasca Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dan empat orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka.

“PPATK sudah melakukan langkah-langkah yang sama untuk melakukan pengamatan yang dianggap rawan,” kata Dian dalam acara refleksi tahunan PPATK di Bogor, seperti dikutip Jumat (17/12).

Menurut dia, PPATK membantu KPK dalam menelusuri aliran uang suap yang masuk ke Mensos Juliari, baik itu dari pihak pemerintah ataupun vendor. Kendati demikian, dia enggan mengungkapkan informasi terbaru mengenai aliran uang suap atau adanya dugaan kerugian keuangan negara dalam pengadaan bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek.

“Lembaga intelijen sebelum menyerahkan ke penegak hukum belum bisa bicara. Kerjasama kita dengan penegak hukum sangat dekat,” ujar Dian.

Dalam kasus dugaan suap pengadaan Bansos Covid-19, Juliari diduga menerima suap sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek. Penerimaan suap itu diterima dari pihak swasta dengan dimaksud untuk mendapatkan tender sembako di Kementerian Sosial.

Juliari menerima fee tiap paket Bansos yang di sepakati oleh Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [azz]

Next Post

Dalami Dugaan Korupsi, KPK Periksa 2 Komisaris PT Dirgantara Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia Tahun 2007 sampai 2017. Untuk mendalami hal tersebut, tim penyidik KPK pada hari ini menjadwalkan memeriksa dua komisaris di PT Dirgantara Indonesia. Mereka adalah Slamet Sudarsono, Komisaris PT DI sejak 2018 hingga […]