PKS Tak Ambil Opsi Legislative Review UU Cipta Kerja

Irene

PKS Tak Ambil Opsi Legislative Review UU Cipta Kerja

Fraksi PKS DPR RI tidak mengambil langkah legislative review terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Anggota DPR Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan, ada dua opsi untuk menyikapi UU Cipta Kerja yaitu dengan legislative review dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Tetapi PKS cenderung tidak mengambil opsi pertama.

“PKS cenderung tidak memilih opsi Legislative Review. Legislative review adalah upaya untuk mengubah suatu undang-undang melalui DPR. Sederhananya, Legislative review ini adalah proses pengusulan undang-undang baru atau revisi undang-undang. Hal itu diatur UUD 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan,” jelas Anis dalam keterangannya, Kamis (5/10).

PKS tidak mengambil opsi legislative review karena akan memulai proses pembentukan undang-undang dari awal lagi. Akan melewati lima tahapan pembuatan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan sampai pengundangan.

Pemerintah dan DPR harus komunikasi kembali untuk mengajukan poin revisi. Jika disepakati akan dibahas dalam rapat di DPR.

PKS mendesak opsi Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu. Urgensinya dinilai sudah mencukupi untuk menerbitkan Perppu.

“Bahkan, harus tegas dikatakan bahwa saat ini sangat urgen menerbitkan Perppu karena telah terjadi situasi kegentingan yang memaksa seperti yang disebutkan dalam dalam kriteria putusan MK 138/PUU-VII/2009,” kata Anis.

Situsi kegentingan yang memaksa itu pertama kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum dengan cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, terdapat kekosongan hukum atau undang-undang belum memadai. Terakhir, kekosongan hukum tidak diatasi dengan membuat undang-undang dengan prosedur normal karena memakan waktu yang lama.

“Jika melihat tiga kriteria di atas, maka syarat Perppu sudah terpenuhi. Ditambah lagi, Undang-undang Cipta Kerja ini sudah diundangkan dan memiliki nomor registrasi di Lembaran Negara RI (LNRI) tahun 2020 dengan nomor 245. Maka tidak ada yang menghalangi kewenangan Presiden untuk menerbitkan Perppu saat ini,” pungkas Anis. [eko]

Next Post

Pembahasan APBD DKI 2021, PDIP Pertanyakan Pinjaman PEN untuk Infrastruktur

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta melakukan rapat pembahasan APBD 2021 di Cisarua, Jawa Barat. Hari pertama rapat, DPRD mengajukan sejumlah pertanyaan terkait mata anggaran yang disusun dalam kebijakan umum APBD prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS). “Jadi di sana memang kemarin masih pertanyaan-pertanyaan dari DPRD, setelah paparan eksekutif, belum sampai ada […]