Periksa Budi Santoso, KPK Dalami Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Irene

Periksa Budi Santoso, KPK Dalami Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Budi Santoso dalam kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT DI. Budi akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

“BUS ( Budi Santoso) akan diperiksa sebagai tersangka,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (3/11).

Ali sempat menyatakan KPK tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam korupsi di PT Dirgantara Indonesia. KPK akan menjerat pihak yang harus mempertanggungjawabkan atas kerugian negara sebesar Rp 205,3 milyar dan USD 8,65 juta.

“Saat ini KPK masih terus mengembangkan perkara ini dengan mengumpulkan alat bukti dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini,” kata Ali beberapa waktu lalu.

Ali berjanji akan menyampaikannya ke publik jika ditemukan minimal dua alat bukti untuk menjerat pihak lain dalam kasus ini.

“Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut,” kata Ali.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani.

Kasus korupsi ini bermula pada awal 2008, saat Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani bersama-sama dengan Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure, serta Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan menggelar rapat mengenai kebutuhan dana PT Dirgantara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya.

Dalam rapat itu juga dibahas mengenai biaya entertaintment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.

Kemudian Budi Santoso mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerjasama mitra atau keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Namun sebelum dilaksanakan, Budi meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian BUMN.

Setelah sejumlah pertemuan, disepakati kelanjutan program kerjasama mitra atau keagenan dengan mekanisme penunjukkan langsung. Selain itu, dalam penyusunan anggaran pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Dirgantara Indonesia, pembiayaan kerjasama tersebut dititipkan dalam 'sandi-sandi anggaran' pada kegiatan penjualan dan pemasaran.

Selanjutnya, Budi Santoso memerintahkan Irzal Rinaldi Zailani dan Arie Wibowo untuk menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerjasama mitra atau keagenan. Irzal pun menghubungi Didi Laksamana untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan mitra atau agen.

Kemudian, mulai Juni 2008 hingga 2018, dibuat kontrak kemitraan atau agen antara PT Dirgantara Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.

Atas kontrak kerjasama tersebut, seluruh mitra atau agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerjasama.

PT Dirgantara Indonesia baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra atau agen pada 2011 atau setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan. Selama tahun 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia kepada enam perusahaan mitra atau agen tersebut sekitar Rp 205,3 milyar dan USD 8,65 juta, atau sekira Rp 330 M.

Setelah keenam perusahaan menerima pembayaran, terdapat permintaan sejumlah uang baik melalui transfer maupun tunai sekitar Rp 96 miliar yang kemudian diterima oleh pejabat di PT Dirgantara Indonesia (persero). Di antaranya Budi, Irzal, Arie Wibowo, dan Budiman Saleh.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com [fik]

Next Post

PKS Sebut Ada Keanehan Pasal 5 dan 6 di UU Cipta Kerja

Partai Keadilan Sosial (PKS) menyebut ada keanehan terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru diteken Presiden Joko Widodo. Pasal 6 tidak selaras dengan pasal 5. Pasal 6 itu berbunyi; peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:a. penerapan […]