Penjelasan Polisi Terkait Acara KAMI yang Dibubarkan di Surabaya

Irene

Penjelasan Polisi Terkait Acara KAMI yang Dibubarkan di Surabaya

Acara silaturahmi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) gagal dilaksanakan di Surabaya gagal. Acara yang harusnya digelar di Gedung Juang 45 Jalan Mayjend Sungkono Surabaya dan di sebuah tempat di Jalan Jambangan Kebon Agung No 76, Surabaya, dibubarkan.

Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, kegiatan tersebut telah melanggar peraturan pemerintah terkait dengan pandemi Covid-19.

“Demi keselamatan masyarakat, kegiatan yang melanggar undang-undang atau Peraturan Pemerintah terkait dengan pandemi Covid-19, yang di selenggarakan oleh organisasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dibubarkan Polisi pada Senin (28/9),” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Selasa (29/9).

Ia menjelaskan, sebelum acara itu dibubarkan oleh polisi, kegiatan itu dilakukan secara berpindah-pindah tempat. Awalnya, kegiatan tersebut sedianya diselenggarakan di Gedung Juang 45 Surabaya, Jawa Timur.

“Namun di lokasi tersebut banyak penolakan dari masyarakat dan kegiatan tersebut dipindah di Museum NU, Jalan Gayungsari Surabaya, di tempat tersebut juga mendapat penolakan dan akhirnya kegiatan tersebut berpindah lagi di Graha Zabal Nur Surabaya, dan akhirnya kegiatan tersebut dibubarkan Polisi,” jelasnya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 6 tahun 2020, Peraturan Daerah (Perda) nomor 2 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 53 tahun 2020 dan Peraturan Walikota (Perwali) serta Peraturan Bupati (Perbub) di seluruh Jawa Timur bahwa setiap kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, wajib dilakukan adanya asesmen.

“Asesmen di sini adalah untuk menilai layak dan tidaknya penyelenggaraan ini sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, dari mulai kapasitas tempat, jumlah orangnya, melakukan rapid. Kemudian kesiapan protokol kesehatan, jadi tidak hanya menggunakan masker,” ungkapnya.

Ia menegaskan, dengan mendasari Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 2017, tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya dan pemberitahuan kegiatan politik. Pada pasal sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia, di mana penyelenggara wajib meminta izin keramaian.

“Namun, dalam hal ini kegiatan tersebut tidak memiliki izin sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2017,” tegasnya.

“Yang selanjutnya adalah, juga adanya kontra dengan kegiatan tersebut, maka dalam hal ini mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, juga adanya peraturan terkait dengan pandemi Covid-19, kedua-duanya kita lakukan penghentian kegiatan. Mengingat keselamatan Rakyat atau masyarakat adalah hukum yang tertinggi,” sambungnya.

Dengan adanya kejadian tersebut, ia tetap memberikan izin acara KAMI boleh dilakukan. Namun, hal itu boleh dilaksanakan dengan secara virtual.

“Kegiatan-kegiatannya selanjutnya dapat dilakukan secara virtual, atau hal-hal yang tidak mengumpulkan massa,” tutupnya. [ded]

Next Post

20 Pasien Covid-19 Tanpa Gejala Dirawat di RSD Stadion Patriot Bekasi

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan sebanyak 20 pasien corona menjalani perawatan di rumah sakit darurat (RSD) Stadion Patriot Chandrabaga. Mereka merupakan pasien tanpa gejala. “Setiap pagi, mereka melakukan senam pagi,” kata Rahmat Effendi di Bekasi, Selasa, (29/9). Menurut dia, senam pagi yang dipimpin oleh tenaga medis dengan pakaian hazmat […]