Penetapan Pemenang Pilkada 2020, KPU Sumbar Tunggu Hasil di MK

Irene

Penetapan Pemenang Pilkada 2020, KPU Sumbar Tunggu Hasil di MK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) menunda penetapan peraih suara terbanyak dalam Pilkada 2020. Alasannya, masih menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Saat ini, setidaknya ada enam gugatan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) yang didaftarkan oleh sejumlah paslon. Atas hal itu, 14 paslon baik wali kota maupun bupati yang meraih suara terbanyak belum dapat ditetapkan sebagai pemenang oleh penyelenggara tersebut.

“Nanti akan ada penyampaian dari MK, mana yang mungkin pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati dan walikota teregistrasi. Artinya tidak semua provinsi dan kabupaten/kota teregistrasi, atau yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi,” kata Komisioner KPU Sumbar Divisi Hukum Amnasmen kepada di Padang, Selasa (29/12).

Dia menjelaskan, penetapan terhadap peraih suara terbanyak akan dilakukan, apabila MK telah memutuskan terkait permohonan PHP Pilkada tersebut.

“Kita tunggu dari hasil permohonan, setelah ada surat dari Mahkamah Konstitusi baru nanti akan ditetapkan oleh masing-masing kabupaten dan kota,” jelas Amnasmen.

Sejauh ini, kata Amnasmen, enam daerah yang mengajukan permohonan PHP itu di antaranya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, dan Sumatera Barat.

“Untuk Pilkada Sumbar permohonan sengketa ada dua, pertama dari paslon nomor urut 2 dan yang kedua, paslon nomor urut 1,” kata Amnasmen.

Adapun permohonan PHP itu di antaranya, paslon nomor urut 1 Hendrajoni dan Hamdanus yang diusung oleh Nasdem, PKS dan Demokrat menggugat KPU Pesisir Selatan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) nomor 65/PAN.MK/AP3/12/2020 dengan Panitera Muhidin.

Kemudian, Hendri Susanto-Indra Gunalan juga mengajukan gugatan ke MK pada pukul 23.20 WIB dengan Panitera Muhidin. Paslon nomor urut 5 yang diusung oleh PKS dan PKB itu menggugat KPU Sijunjung dengan APPP nomor 66/PAN.MK/AP3/12/2020.

Paslon ketiga yang mengajukan gugatan adalah Nofi Candra-Yulfadri Nurdin.Paslon nomor urut 1 yang diusung oleh Nasdem dan PPP mengajukan gugatan PHP pada Minggu 20 Desember 2020 pukul 22:17 WIB dengan nomor 78/PAN.MK/AP3/12/2020 dengan Panitera atas nama Muhidin.

Tri Suryadi-Taslim, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Padang Pariaman nomor urut 2 juga telah resmi mengajukan gugatan PHP ke MK dengan nomor 101/PAN.MK/AP3/12/2020 dengan panitera Muhidin.

Kemudian dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur juga mengajukan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) ke Mahkamah Konstitusi. Mereka adalah pasangan nomor urut 2 Nasrul Abit-Indra Catri, serta Pasangan nomor urut 1 Mulyadi-Ali Mukhni yang mengajukan gugatan di hari yang sama. [lia]

Next Post

Psikiater Sebut Stigma Buat Imunitas Menurun

Jakarta, Indonesia — Infeksi Covid-19 kerap memberi pelekatan negatif atau stigma terhadap diri seseorang. Stigma sendiri bisa menjadi pemicu gangguan mental dan menurunnya daya tahan tubuh atau imunitas. Hal tersebut disampaikan Pengajar Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Hervita Diatri di tengah diskusi ‘Stop Stigma: Sebar Cinta Saat Pandemi’ di Media […]