Pemprov DKI Izinkan Hotel Pomelotel Jadi Lokasi Isolasi Mandiri Berbayar

Irene

Pemprov DKI Izinkan Hotel Pomelotel Jadi Lokasi Isolasi Mandiri Berbayar

Kepala Seksi Usaha Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta, Raymond mengatakan, Hotel Pomelotel di Jakarta Selatan diperbolehkan menjadi lokasi isolasi pasien Covid-19 tanpa gejala.

Dia mengatakan hotel tersebut menjadi lokasi isolasi dengan berbayar atau tidak ditanggung oleh pemerintah.

“Dinas Pariwisata hanya membuka permohonan bagi hotel yang mau untuk ditetapkan sebagai hotel isolasi, tetapi yang berbayar, jadi bukan yang dibayarin pemerintah atau subsidi,” kata Raymond saat dikonfirmasi, Minggu (4/10).

Dia menyatakan hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 terkait penyediaan lokasi isolasi. Saat ini sudah ada sejumlah hotel yang tengah mengajukan diri untuk tempat isolasi berbayar.

Raymond menjelaskan, salah satu syarat yang harus dipenuhi yakni pihak hotel dapat menyiapkan minimal 50 kamar untuk pasien Covid-19.

“Ada 60 cek lis (persyaratan), contohnya penanganan limbah, laundry, makannya, di kamar sirkulasi udara bagaimana. Termasuk, masuknya pasiennya harus diatur ada penyekatan antara bagian bersih dan kotor, teknis sekali,” papar dia.

Selain itu, dia menyatakan Hotel Pomelotel tersebut telah bekerjasama dengan RS Medistra. Secara prosedur pasien yang dirawat berdasarkan rekomendasi RS yang bersangkutan.

“Semua prosedurnya pasien masuk lewat RS Medistra begitu, setelah itu baru masuk ke hotel. Jadi, hotel sama sekali tidak ada tanda tangan berkas, sepenuhnya pasien Medistra,” jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pasien positif Covid-19 yang ingin melakukan isolasi mandiri di lokasi milik pemerintah harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan.

Hal tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 980 Tahun 2020 tentang Prosedur Pengelolaan Isolasi Terkendali dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Pasien yang terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala atau gejala ringan yang telah direkomendasikan oleh Puskesmas, Rumah Sakit, atau dokter untuk menjalankan isolasi selama 10 hari dibuktikan dengan surat keterangan.

“Individu atau masyarakat penghuni wajib menandatangani lembar kesedian untuk menjalani isolasi diri di lokasi isolasi terkendali,” kata Anies dalam Kepgub tersebut yang dikutip Liputan6.com, Jumat (2/9/2020).

Pasien tersebut wajib mematuhi prosedur dan peraturan yang berlaku di lokasi isolasi. Selain itu pasien yang mendapatkan fasilitas isolasi pemerintah merupakan yang tidak memiliki kapasitas isolasi pribadi standar protokol kesehatan.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liptuan6.com [bal]

Next Post

Fungsi Google Maps Live View untuk Pengemudi

Jakarta, Indonesia — Google Maps¬†mengumumkan beberapa pembaruan fitur Live View berbasis augmented reality (AR). Dengan fitur ini, Google Maps bisa memberikan navigasi nyata secara visual. Fitur ini membuat orang tak hanya sekadar mendapat gambar peta, tapi juga gambar-gambar lingkungan atau bangunan secara nyata. Live View menggunakan kamera dan GPS ponsel […]