Pemprov DKI Gunakan Sistem e-Kinerja Awasi Kinerja ASN Selama WFH

Irene

Pemprov DKI Gunakan Sistem e-Kinerja Awasi Kinerja ASN Selama WFH

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat mobilitas aparatur sipil negara (ASN) jelang libur natal dan tahun baru 2021. Untuk memastikan tidak ada yang membolos, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta menerapkan sistem e-kinerja.

Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, kinerja para ASN DKI dilakukan secara virtual 50 persen, sedangkan 50 lainnya dilakukan di kantor. Bagi ASN yang bekerja dari rumah, melakukan pelaporan kerja dengan sistem e-kinerja.

“ASN yang menjalankan tugas secara WFH melaporkan kinerja hariannya melalui virtual dengan sistem e-kinerja,” katanya di Jakarta, Jumat (18/12).

Dia mengungkapkan, akan dilakukan oleh atasan langsung pada masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) atau Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

“Bila dalam monitoring evaluasi (monev) pada sistem e-kinerja dijumpai tidak ada laporan, maka atasan langsung dapat memberikan sanksi,” ujarnya.

Pemberian sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Hukuman Disiplin atau PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

“Demikian implementasinya dan sudah diterapkan sejak awal dari mulai adanya Pandemi Covid, bagi Pemprov DKI Jakarta sudah tidak menjadikan kendala,” ungkapnya.

Pemberlakuan pengetatan mobilitas di DKI dimulai sejak 18 Desember sampai 8 Januari 2021.

Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melarang aparatur sipil negara maupun pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk tidak pergi keluar kota selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2021. Larangan ini sebagai upaya untuk mencegah lonjakan kasus positif Covid-19.

Larangan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19 di Masa Libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Instruksi tersebut dijelaskan dalam poin 6 dan 7 yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Badan Pembinaan BUMD.

“Memastikan pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil untuk tidak bepergian ke luar kota dan menunda pelaksanaan cuti tahunan.”

Anies juga meminta kepala BKD dan Kepala Badan Pembinaan BUMD untuk menyiapkan ketentuan mengenai sistem kerja ASN di lingkungan Pemprov DKI. Salah satunya dengan menerapkan batasan kapasitas jumlah ASN yang bekerja di kantor paling banyak 50 persen. [fik]

Next Post

Doni Monardo: Tetap Disiplin Protokol Kesehatan Meski Vaksin Telah Didatangkan

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo terus mengingatkan kepada semua pihak untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Doni mengatakan, menerapkan protokol kesehatan penting guna mencegah penyebaran Covid-19 kendati pemerintah telah mendatangkan vaksin. “Tetap waspada. Kita harus mengingatkan kepada siapapun orang di sekitar kita untuk tetap disiplin melaksanakan protokol […]