Pemkab Sleman Memperpanjang Status Tanggap Bencana Covid-19 dan Erupsi Merapi

Irene

Pemkab Sleman Memperpanjang Status Tanggap Bencana Covid-19 dan Erupsi Merapi

Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana nonalam COVID-19 dan bencana erupsi Gunung Merapi dari 1 Januari hingga 31 Januari 2021.

“Dua kondisi yakni penyebaran dan penularan COVID-19 serta ancaman dampak erupsi Gunung Merapi saat ini belum ada perubahan, sehingga Pemkab Sleman memperpanjang status tanggap darurat untuk kedua kondisi tersebut,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman Joko Supriyanto di Sleman dilansir Antara, Rabu (30/12).

Menurut dia, status tanggap darurat bencana non-alam COVID-19 diperpanjang untuk yang ke delapan kalinya sejak kasus corona terjadi di Sleman pada Maret 2020.

“Sedangkan untuk status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi merupakan perpanjangan yang ke tiga sejak BPPTKG meningkatkan status aktivitas Merapi menjadi level III atau Siaga pada 5 November 2020,” katanya.

Ia mengatakan, kasus konfirmasi positif COVID-19 di Sleman dalam beberapa waktu terakhir masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, dan rata-rata tiap hari penambahan angka kasus positif berada di kisaran 50 orang lebih.

“Begitu juga dengan status tanggap darurat Merapi, sampai saat ini BPPTKG juga belum mengubah status aktivitas Merapi dan masih pada level Siaga. Dengan kondisi ini maka sesuai rekomendasi BPPTKG warga terutama kelompok rentan di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Merapi atau yang berjarak kurang dari 5 kilometer harus tetap berada di barak pengungsian,” katanya.

Joko mengatakan, dalam penanganan darurat bencana tersebut Pemkab Sleman mengalokasikan anggaran melalui dana tak terduga.

“Sampai saat ini dana tak terduga masih mencukupi untuk penanganan darurat COVID-19 maupun Merapi,” katanya.

Ia mengatakan, perpanjangan masa tanggap darurat bencana tersebut memperhatikan dua hal, yakni terkait bencana nonalam pendemi COVID-19 dan kedua terkait status Siaga Merapi.

“Dengan penetapan perpanjangan status tanggap darurat bencana ini Pemkab bisa mengakses dana tidak terduga untuk penanganan,” katanya. [ray]

Next Post

Mendagri Ajak Kementerian/Lembaga Lakukan Koordinasi Soal DTKS

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak Kementerian/Lembaga (K/L) terkait melakukan koordinasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga nantinya ada kesepahaman antara yang dikerjakan di tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut disampaikan Tito saat rapat koordinasi terkait Persiapan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2021, Selasa (29/12). “Kami […]