Breaking News in Indonesia

Pemerintah Diminta Mencari Solusi Cegah Warga Nekat Mudik Lebaran

Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) Semarang, Djoko Setijowarno menilai kebijakan pemerintah untuk melakukan pelarangan mudik Idul Fitri 2021 dirasa sangat bagus untuk menekan penyebaran Covid-19. Namun dengan adanya aturan itu muncul dikawatirkan banyak warga nekat mudik dengan berbagai cara.

“Mestinya pemerintah lebih cerdas saat menyusun sebuah aturan mengenai larangan mudik lebaran tanpa memberikan solusi. Watak orang Indonesia kalau dilarang makin nantang,” kata Djoko Setijowarno saat dikonfirmasi, Jumat (26/3).

Dia mengungkapkan mudik bagian dari aktivitas tahunan untuk setahun sekali bertemu keluarga di kampung halaman. Namun bila dilarang khawatirnya banyak warga mulai menyiasati untuk bisa mudik dengan menggunakan sepeda.

“Kita lihat saja pasti ada orang-orang Jakarta sudah menyiapkan gowes pakai sepeda ke Jateng. Langkah itu cara antisipasinya bagaimana?” ujarnya.

Pemerintah Daerah (Pemda) diminta ikut edukasi warga agar menaati protokol kesehatan saat melakukan mudik. Cara itu dilakukan dengan rutin tes Covid-19

“Mereka bisa dites GeNose dan alat tes Covid-19 ketika mau menempuh mudik dari kota asalnya. Jika terpapar covid-19 mereka bisa merasakan resikonya sendiri. Pemudik sampai tujuan mudik lapor RT dan wajib tes kesehatan, itu bagian edukasi. Terpenting itu protokol kesehatan dipatuhi,” ujar dia.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro mengatakan akan menyiapkan petugas untuk melakukan operasi bersama dinas terkait untuk mengantisipasi adanya mudik diawal.

“Kita koordinasi dengan instansi terkait lakukan operasi operasi antisipasi warga melakukan mudik dini,” kata Henggar Budi Anggoro.

Sampai saat ini pihaknya sedang menunggu petunjuk pelaksanaan (juknis) dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi kedatangan pemudik.

“Kita tetap menyiapkan skenario berikutnya sehingga adanya kebijkan ini nantinya dapat kita laksanakan bersama di lapangan. Kami perlu komunikasi lebih lanjut dengan Pemprov DKI, Jabar, Jatim untuk menyamakan langkah demi antisipasi kegiatan mudik dini,” kata Henggar. [gil]