PDIP Masih Jadi Teratas Versi SMRC, Kader Sebut Bukti Kasus Bansos Tidak Berdampak

Irene

PDIP Masih Jadi Teratas Versi SMRC, Kader Sebut Bukti Kasus Bansos Tidak Berdampak

PDI Perjuangan mencatatkan elektabilitas tertinggi dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). PDIP mencatatkan elektabilitas sebesar 31,3 persen, yang lebih tinggi 12 persen dari hasil Pemilu 2019.

Menanggapi survei ini, politikus PDIP Andreas Hugo Pareira awalnya menduga kasus korupsi di Kementerian Sosial yang menjerat kader PDIP Juliari Batubara akan berdampak pada elektabilitas partai.

Namun, dugaannya itu terbantahkan dengan hasil survei SMRC yang digelar 23-26 Desember. Ditambah, kata Andreas, hasil Pilkada PDIP yang cukup memuaskan membuktikan pula kasus korupsi itu tak memiliki dampak signifikan.

“Saya justru menduga ini (kasus korupsi) akan berdampak kepada partai politik. Tapi dari catatan SMRC, hasil survei ini menunjukan tidak mempunyai dampak signifikan atau tidak berdampak,” kata Andreas dikutip dari YouTube pada Rabu (30/12).

Andreas menduga, masyarakat jauh lebih rasional melihat kasus korupsi sebagai peristiwa individual. Masyarakat dinilai tidak lagi melihat kasus korupsi yang dilakukan kader partai sebagai suatu peristiwa yang institusional.

“Tapi hasil survei masyarakat jauh lebih rasional melihat peristiwa korupsi adalah peristiwa individual yang juga merupakan tanggung jawab individual meski dia kader partai,” kata Andreas.

“Ini kelihatan. Survei menunjukan tingkat dukungan partai politik dalam hal ini PDIP maupun Gerindra itu masih cukup tinggi. Sementara ada kader partai yang terjebak dalam masalah korupsi,” ucapnya.

Survei SMRC ini dilakukan melalui sambungan telepon terhadap responden pada 23-26 Desember 2020. Sebanyak 1202 responden dipilih dari koleksi sampel acak survei tatap muka yang telah dilakukan SMRC dengan jumlah proporsional menurut provinsi. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. [ray]

Next Post

Pemkab Sleman Memperpanjang Status Tanggap Bencana Covid-19 dan Erupsi Merapi

Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana nonalam COVID-19 dan bencana erupsi Gunung Merapi dari 1 Januari hingga 31 Januari 2021. “Dua kondisi yakni penyebaran dan penularan COVID-19 serta ancaman dampak erupsi Gunung Merapi saat ini belum ada perubahan, sehingga Pemkab Sleman memperpanjang status tanggap […]