Paslon Petahana Tidak Lolos di Pilkada Banggai karena Langgar Aturan

Irene

Paslon Petahana Tidak Lolos di Pilkada Banggai karena Langgar Aturan

Pasangan calon (Paslon) petahana di Pilkada Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Herwin Yatim-Mustar Labolo tidak memenuhi syarat menjadi peserta pada Pilkada 2020. Pasangan dengan tagline WinStar itu gagal karena rekomendasi Bawaslu atas pelanggaran pelantikan pejabat 6 bulan sebelum penetapan.

Sementara dua paslon lainnya yakni Amirudin Tamoreka-Furqanudin Masulili (AT-FM) dan Sulianti Murad-Zainal Abidin Alihamu (Hatimu) dinyatakan memenuhi syarat, dan berhak melanjutkan tahapan pemilihan sebagai kepala daerah.

Penetapan tidak memenuhi syarat WinStar disampaikan KPU dengan surat keputusan KPU Kabupaten Banggai bernomor 50/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Petahana, dengan status tidak memenuhi syarat sebagai peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Surat keputusan tertanggal 23 September 2020 tersebut ditandatangani Ketua KPU Banggai, Zaidul Bahri Mokoagow.

Dengan adanya surat yang memutuskan bahwa WinStar tidak memenuhi syarat atau TMS, secara otomatis pada Pilkada Kabupaten Banggai hanya diikuti oleh AT-FM dan pasangan HATIMU untuk berkompetisi merebut kursi orang nomor satu di Banggai.

“Keputusan itu benar,” kata Komisioner KPU Banggai Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Masyarakat Alwin Palalo, Rabu lalu. Dikutip dari Liputan6.com.

Disebutkan bahwa salah satu pertimbangan KPU dalam keputusan ini adalah pelaksanaan Pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.

Pasal tersebut berbunyi:

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati Walikota.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikutip dari Antara, terkait dengan keputusan KPU tersebut Herwin Yatim menyatakan bahwa sejatinya pelantikan yang dijadikan dasar oleh Bawaslu dan KPU dalam penetapan mereka TMS sudah tidak relevan.

Alasannya, pelantikan itu sudah dibatalkan dan telah dinyatakan Mendagri bahwa tidak memenuhi syarat pelantikan pejabat struktural. Sehingga, pelantikan itu seyogyanya tidak pernah terjadi. Bahkan, mereka yang disebut dilantik tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

“Jadi tidak ada perubahan. Mereka tetap di posisinya. Itu juga sudah ditegaskan Mendagri dalam suratnya,” kata Herwin Yatim.

Meski begitu, Ia dan Mustar Labolo tetap tenang dan menyampaikan bahwa tengah melakukan upaya hukum ke PT TUN di Makassar. Herwin juga menyebutkan bahwa DPP PDIP telah menyiapkan sekira 50 pengacara untuk membantunya.

“Saat ini tim hukum partai dan tim hukum koalisi sementara melakukan upaya hukum. Semua tetap tenang dan kita tunggu hasil PT TUN,” ungkapnya. [cob]

Next Post

Reaksi Novel Baswedan Soal Febri Diansyah Mengundurkan Diri dari KPK

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, buka suara soal mundurnya Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Menurut Novel, alasan mundurnya Febri dapat diamininya sebagian. “Saya kira semua kawan-kawan yang serius memberantas korupsi tidak suka dengan keadaan yang seperti tidak ada harapan pemberantasan korupsi,” kata Novel saar dikonfirmasi awak media, […]