Menantu Eks Dirut BTN Jadi Tersangka Gratifikasi, Langsung Ditahan Kejagung

Irene

Menantu Eks Dirut BTN Jadi Tersangka Gratifikasi, Langsung Ditahan Kejagung

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan dua tersangka terkait tindak pidana Korupsi Penerimaan Hadiah atau Janji atau Gratifikasi oleh Direksi PT. Bank Tabungan Negara (persero) dari PT. Pelangi Putera Mandiri dan PT. Titanium Property.

Keduanya yakni WKP selaku Direktur Keuangan PT. Megapolitan Smart Service dan IH selaku Komisaris PT. Titanium Property.

“Dengan adanya dua alat bukti permulaan yang cukup, maka 2 orang yang awalnya diperiksa sebagai saksi kemudian ditetapkan sebagai tersangka yang ketiga dan keempat dalam perkara tersebut,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono dalam keterangannya, Jumat (9/10).

Penyidikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : Print-56 dan 57/F.2/Fd.2/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020.

“Bahwa dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2015, diduga H Maryono sebagai Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) periode tahun 2012-2019 telah menerima hadiah atau janji atau suap atau gratifikasi berupa uang melalui rekening bank atas nama WKP yang merupakan menantu dari H Maryono,” ujarnya.

Ia menjelaskan, gratifikasi tersebut diduga terkait dengan pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kepada PT. Pelangi Putera Mandiri dan PT. Titanium Property.

“Sebelum memperoleh Fasilitas Kredit dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Samarinda pada 9 September 2014, PT. Pelangi Putera Mandiri pernah melakukan pengiriman dana kepada WKP dengan total transaksi PT. Pelangi Putera Mandiri yang dikirim oleh Rahmat Sugandi-Karyawan PT. PPM adalah sebesar Rp 2.257.000.000,” jelasnya.

Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2013 PT. Titanium Property mendapatkan fasilitas kredit dari PT. BTN (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Harmoni sebesar Rp 160 miliar berdasarkan Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 31 Desember 2013, untuk pembiayaan pembangunan Apartemen Titanium Square.

“Sampai dengan tahun 2017 terhadap fasilitas kredit tersebut telah dilakukan Restrukturisasi pada tanggal 30 Nopember 2017,” ucapnya.

Hari mengungkapkan, terdapat beberapa transaksi keuangan yang mencurigakan dari PT. Titanium Property yang dilakukan oleh IH kepada WKP dengan total transaksi sebesar Rp 870 juta.

“Tanggal 22 Mei 2014 sejumlah Rp 500 juta, 16 Juni 2014 sejumlah Rp 250 juta dan 17 September 2014 sejumlah Rp 120 juta,” ungkapnya.

Menurutnya, keberhasilan pemberian fasilitas kredit kepada dua perusahaan tersebut diduga atas peran serta Maryono selaku Direktur Utama PT. BTN (Persero).

“Mendorong untuk meloloskan pemberian fasilitas kredit terhadap kedua debitur tersebut diatas walaupun tidak sesuai dengan SOP yang berlaku pada Bank BTN,” sebutnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya pun langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 9 Oktober-28 Oktober 2020 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Cabang Kejaksaan Agung.

“Untuk mempermudah proses penyelesaian perkaranya serta dengan mempertimbangkan unsur obyektif dan unsur subyektif. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan terhadap semua pihak yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit kepada PT. Pelangi Putera Mandiri dan PT. Titanium Property,” ujarnya.

Atas perbuatannya tersebut, WKP disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat (2) jo ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“IH selaku Komisaris PT. Titanium Property dengan sangkaan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tutupnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung RI menetapkan mantan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) H Maryono dan Direktur Utama PT Pelangi Putera Mandiri Yunan Anwar sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi.

“Dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2015, diduga HM sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara periode tahun 2012-2019 telah menerima hadiah atau janji atau suap atau gratifikasi berupa uang melalui rekening bank atas nama Widi Kusuma Purwanto yang merupakan menantu dari HM,” ujar Hari Setiyono. [bal]

Next Post

Ingin Gelapkan Uang Bos, Pria Ini Lapor Polisi Ngaku Korban Begal

Seorang pria bernama Ali Rochmat (23) ditangkap kepolisian Polsek Sukawati, Gianyar, Bali, karena membuat laporan palsu dengan mengaku dibegal. Laporan itu dibuat untuk menipu bosnya. “Dimana, yang bersangkutan tersebut telah menipu petugas maupun bosnya dengan membuat laporan polisi palsu. Kemudian, terhadap terduga pelaku ditangkap dan diamankan di Polsek Sukawati guna […]