Breaking News in Indonesia

KPK Dalami Suap Izin PLTU 2 Lewat Petinggi PT Cirebon Power

KPK Dalami Suap Izin PLTU 2 Lewat Petinggi PT Cirebon Power

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait perizinan PT Cirebon Energi Prasarana yang menggarap PLTU 2 Cirebon. Dalam kasus ini KPK menjerat GM Hyundai Engineering & Construction (HDEC) Herry Jung.

Untuk mendalami kasus tersebut, tim penyidik KPK menjadwalkan memeriksa Corporate Affair Director PT Cirebon Power Teguh Haryono. Petinggi PT Cirebon Power itu bakal diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan Herry Jung (HJ).

“Yang bersangkutan (Teguh Haryono) diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HJ (Herry Jung),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (17/2).

Belum diketahui apa yang akan digali tim penyidik dari Teguh. Namun, KPK sempat meminta Imigrasi Kemenkumham mencegah Teguh bersama VP Director PT Cirebon Electric Power Heru Dewanto bepergian ke luar negeri.

PT Cirebon Power merupakan konsorsium pemilik pembangkit PLTU 2 yang berlokasi di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Konsorsium ini terdiri dari korporasi multi nasional yaitu Marubeni (Jepang), Indika Energy (Indonesia), KOMIPO, Chubu dan Samtan (Korea).

Selain menjadwalkan memeriksa Teguh, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa Pejabat Kuasa Head Office Hyundai Engineering and Construction Sanghyun Paik, Business Development atau Jakarta Branch Office Hyundai Engineering and Construction Agustinus, dan seorang interpreter Miranda Florence Warouw.

“Ketiganya juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HJ,” kata Ali.

Dalam kasus ini, Herry Jung diduga memberi suap kepada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sebesar Rp 6,04 miliar dari janji awal Rp 10 miliar. Suap berkaitan dengan perizinan PT Cirebon Energi Prasarana yang menggarap PLTU 2 di Kabupaten Cirebon.

Herry Jung menyuap Sunjaya secara bertahap melalui Camat Beber Kabupaten Cirebon Rita Susana yang juga istri Camat Astanajapura Mahmud Iing Tajudin atas perintah Sunjaya.

Pemberian suap dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif dengan PT MIM (Milades Indah Mandiri). Sehingga seolah-olah ada pekerjaan jasa konsultasi pekerjaan PLTU 2 dengan kontrak sebesar Rp 10 miliar.

Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com [eko]