Kasus Suap Perkara MA, Nurhadi dan Menantu Divonis Sore Ini

Irene

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akan menggelar sidang putusan terhadap dua terdakwa, Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman, dan menantunya, Rezky Herbiyono. Keduanya terlibat dalam kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi pengurusan perkara di MA.

“Iya (sidang dengan agenda putusan untuk terdakwa Nurhadi dan Rezky). Dijadwalkan pukul 16.00 WIB,” kata Kuasa Hukum Nurhadi, Maqdir Ismail saat dikonfirmasi, Rabu (10/3).

Atas putusan tersebut, Maqdir berharap, majelis hakim dapat memutus bebas Nurhadi dari segala dakwaan yang disusun oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, apa yang disebut dalam dakwaan berbeda dengan fakta persidangan.

“Kami harapkan pengadilan berpihak kepada keadilan dan kebenaran sesuai fakta persidangan, bukan framing yang dilakukan oleh pihak tertentu. Kami berharap Pak Nurhadi dibebaskan dari segala dakwaan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Sekretaris MA Nurhadi dituntut pidana 12 tahun penjara denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sementara menantunya, Rezky Herbiono dituntut 11 tahun penjara denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Lantaran, JPU meyakini Nurhadi dan Rezky menerima suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Hal yang memberatkan tuntutan yakni Nurhadi dan Rezky dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, merusak citra lembaga Mahkamah Agung RI, berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.

Sedangkan hal yang meringankan lantaran keduanya belum pernah dihukum.

Jaksa beranggapan Nurhadi dan Rezky telah menerima suap sebesar Rp 45.726.955.000. Menurut Jaksa, pemberian uang itu diterima oleh Nurhadi dan Rezky dari pemilik PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto.

Sementara dalam dakwaan kedua, Nurhadi dan Rezky diyakini menerima gratifikasi dari pihak yang berperkara di pengadilan. Penerimaan gratifikasi diterima Nurhadi dan Rezky sejak 2012 hingga 2016. Menurut jaksa, gratifikasi yang diterima Nurhadi dan Rezky seluruhnya berjumlah Rp 37.287.000.000.

Atas dasar penerimaan suap dan gratifikasi dengan total keseluruhan Rp 83.013.955.000. Maka jaksa menuntut agar Majelis Hakim Pengadilam Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Nurhadi dan Rezky sebesar Rp 83 miliar.

Uang pengganti tersebut harus dibayar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap alias inkrakh. Jika dalam jangka waktu tersebut Nurhadi dan Rezky tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana dua tahun penjara. [rnd]

Next Post

Propam Belum Terima Laporan Polisi Inteli Kader Demokrat AHY

Jakarta, Indonesia — Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) menyatakan belum terdapat laporan terkait tudingan ada jajaran intelijen kepolisian yang membujuk kader partai Demokrat mendukung hasilĀ Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang. “Sampai dengan hari ini, Propam Polri dan jajaran wilayah belum mendapatkan laporan dimaksud,” kata Kadiv Propam Polri, Inspektur Jenderal […]