Jumlah Angkutan Umum Pakai Premium di Jakarta Kurang dari 10 Persen

Irene

Jumlah Angkutan Umum Pakai Premium di Jakarta Kurang dari 10 Persen

Kepala Seksi Pengendalian Operasi (Kasidal Ops) Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Barat, M Wildan Anwar mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong penggunaan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan oleh transportasi umum di ibu kota sejak tiga tahun terakhir.

Alhasil, kini tersisa kurang dari 10 persen total angkot yang masih menggunakan BBM jenis Premium atau bensin dengan nilai oktan riset (Research Octane Number/ RON) 88 di seluruh wilayah ibu kota.

“Pemprov DKI terus mendukung program BBM ramah lingkungan berkualitas tinggi sesuai aturan pemerintah. Seperti, angkutan umum yang bersolar pakai Pertamina Dex dan untuk jenis Bensin (Premium) pakai Pertamax. Ini 3 tahun kita berjalan di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Sehingga kalangan angkot tidak lebih dari 10 persen total yang pakai Premium,” ujar dia dalam webinar bertema “Mewujudkan Kualitas Udara dengan BBM Ramah Lingkungan di Era Transisi Normal Baru”, Rabu (18/11).

Dia menjelaskan, kebijakan Pemda DKI Jakarta tersebut bertujuan untuk meminimalisir pencemaran udara di seluruh wilayah ibu kota. Salah satunya dengan mendorong konsumsi BBM yang memiliki kandungan RON di atas 90 persen bagi transportasi umum.

“Sekarang sektor transportasi umum TansJakarta atau Jak Lingko telah menggunakan BBM berkualitas tinggi baik Pertamax atau Dex yang kandungan RON nya di atas 90 persen,” paparnya.

Tak hanya itu, Pemda DKI juga berkolaborasi dengan Dishub DKI untuk mendorong peningkatan uji kir oleh transportasi umum. Antara lain di Balai PKB Ujung Menteng (Jakarta Timur), Balai PKB Cilincing (Jakarta Utara) dan Balai PKB Pulogadung (Jakarta Timur).

“Hasilnya dari 40.000 kendaraan umum yang melakukan uji kir. Diketahui hanya 1,60 persen kendaraan tidak lulus uji kir,” tutupnya. [azz]

Next Post

Sri Mulyani Sebut Ketersediaan Data Penting untuk Penyusunan Kebijakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan ketersediaan data yang memadai akan berimplikasi pada efektivitas kebijakan dan stimulus yang dibentuk pemerintah dalam rangka membantu masyarakat dari dampak pandemi covid-19. “Jadi pastinya ketika kita mendesain respons kebijakan seperti apa kita benar-benar harus melihat dulu data apa yang ada,” kata Sri Mulyani dalam […]