Jakarta Perketat PSBB, Mensos Tunggu Arahan Presiden Jokowi Salurkan Bansos Tambahan

Irene

Jakarta Perketat PSBB, Mensos Tunggu Arahan Presiden Jokowi Salurkan Bansos Tambahan

Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan, beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sampai saat ini masih menerapkan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB). Artinya, bantuan sosial tetap mengalir ke warga yang tinggal di daerah tersebut.

Bantuan sosial tersebut berupa paket Bansos Presiden atau Bantuan Sosial Sembako (BSS) untuk DKI Jakarta dan Bodetabek, dan Bansos Tunai (BST) untuk di luar Jabodetabek.

“DKI Jakarta masih memberlakukan status PSBB. Dan yang memutuskan penetapan status PSBB adalah Kementerian Kesehatan. Untuk itu, Kementerian Sosial masih fokus menyalurkan bantuan sosial (bansos) di DKI Jakarta dan Botabek sampai Desember 2020,” kata Juliari dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2020).

Sementara itu, Juliari menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menerapkan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut dia, Kementerian Sosial belum akan mengambil kebijakan tertentu.

“Jika memang ekspektasinya adalah dibutuhkan tambahan bansos sejalan dengan pengetatan PSBB, maka itu bukan keputusan yang mudah dan membutuhkan kajian mendalam,” ucap dia.

Menurut dia, ada hal-hal yang perlu dikalkulasi jika ada permintaan tambahan bansos. Di antaranya penentuan target bantuan dan juga kesiapan anggaran. Dua aspek tersebut membutuhkan telaah mendalam dan koordinasi.

“Jadi ini tidak bisa mendadak. Kementerian Sosial bersikap menunggu arahan Presiden Joko Widodo. Kalau opsinya adalah menambah bansos, kami siap saja. Prinsipnya Kementerian Sosial siap melaksanakan arahan Presiden,” kata dia.

Mensos Juliari memastikan akan ada langkah-langkah koordinasi dengan Pemprov DKI bila memang Presiden memerintahkan penguatan program jaring pengaman sosial (JPS).

“Kalau memang diputuskan perlu ada kebijakan terbaru, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” katanya.

Reporter: Ady Anugrahadi

Sumber: Liutan6.com [bal]

Next Post

Ridwan Kamil: Jabar Harus Kembali Tumbuh dengan Positif

Besaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada di angka Rp44 triliun. Anggaran itu digunakan untuk sejumlah hal, salah satunya pemulihan ekonomi termasuk pembayaran beberapa proyek pembangunan dengan skema pembayaran tahun jamak (multiyears). Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan fokusnya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi di akhir tahun positif. Semua hal, KUA […]