Indonesia Berkomitmen Atasi Isu Perubahan Iklim Sejak 2015

Irene

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, upaya Indonesia dalam melakukan penanggulangan dampak perubahan iklim sudah dilakukan sejak 2015. Saat itu Indonesia telah melakukan reformasi subsidi bahan bakar dengan cara mengurangi subsidi bahan bakar minyak dan mengalokasikan kembali.

Pemerintah juga telah menerapkan langkah-langkah kebijakan yang mendukung pendanaan penanggulangan dampak iklim seperti penetapan tarif emisi karbon. Di samping itu, pemerintah juga mendirikan lembaga baru, yaitu Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk menggerakkan dan mengelola sumber daya keuangan lingkungan.

“Pemerintah memiliki target mencapai komitmen penurunan emisi dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, atau 41 persen dengan dukungan internasional,” jelas Menkeu secara daring pada Ministerial Meeting The Coalition of Finance Ministers for Climate Action : Green Climate Informed Recovery and Growth, ditulis Rabu (7/4).

Sri Mulyani mengatakan, penetapan tarif emisi karbon dapat mempercepat aksi kolektif dan kemitraan dalam pendanaan iklim. Dari sudut pandang pembiayaan, negara maju harus mengubah komitmen mereka menjadi tindakan dengan menyediakan pembiayaan yang terjangkau untuk aksi iklim.

“Pendanaan iklim dari negara maju perlu disampaikan dan dalam mekanisme pasar yang efisien untuk pendanaan iklim dapat dirancang sehingga obligasi hijau atau sukuk dalam hal ini pembiayaan dengan beberapa menteri menyebutkan bahwa mereka sekarang menerbitkan instrumen tersebut akan mendapatkan persyaratan yang lebih menguntungkan daripada obligasi biasa,” ungkapnya.

Sebagai Ketua Koalisi Menkeu Dunia untuk Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani menyarankan agar semua negara dapat melihat berbagai opsi kebijakan dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari keadaan nasional dan kondisi ekonomi yang berbeda, terutama dalam upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim, sambil pada saat yang sama memulihkan ekonomi dan memacu pertumbuhan. Koalisi dalam hal ini akan menampakkan dirinya sebagai forum untuk melakukan kerjasama produktif dan membuat kemajuan bersama.

“Sebagai ketua baru, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketua bersama dan tim sekretariat atas pekerjaan besar yang telah Anda lakukan untuk koalisi. Indonesia siap melanjutkan pekerjaan sebagai co-chair dari koalisi Menteri Keuangan Perubahan Iklim ini bersama dengan rekan-rekan kami dari Finlandia. Komitmen Indonesia untuk bekerja sama dan menciptakan sinergi antara koalisi dan forum internasional lainnya termasuk persiapan kita untuk tahun depan menjadi tuan rumah G-20,” jelasnya.

“Semoga kita semua terus meningkatkan peran kita sebagai Menteri Keuangan untuk mendorong perubahan dan meninggalkan warisan yang kuat dalam menangani dampak perubahan iklim untuk menyelamatkan generasi penerus kita,” tutupnya. [azz]

Next Post

Diah Pitaloka: Biaya Haji 2021 Saat Ini Masih Dibahas

Ketua Panja Haji Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka memastikan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1442 H/2021 M belum ditetapkan. Pihaknya bersama Kementerian Agama masih melakukan formulasi agar biaya haji tahun ini lebih meringankan masyarakat. “Kami masih memperjuangkan adanya efisiensi dan masih mengecek persiapan yang sedang dijalankan Kemenag termasuk fasilitas […]