Dorong Perubahan Perilaku Warga Soal Sampah, Pemerintah Kampanye Melalui Medsos

Irene

Dorong Perubahan Perilaku Warga Soal Sampah, Pemerintah Kampanye Melalui Medsos

Sampah saat ini masih menjadi masalah besar di Indonesia bahkan seluruh dunia. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi sampah, salah satunya adalah melalui kampanye sosial kepada masyarakat.

Pada era pandemi ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama dengan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut mengadakan webinar berjudul 'Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Zero Waste dan Zero Cost Campaign Pada Isu Penanganan Sampah Laut dan Lingkungan'.

Tujuan kampanye melalui media sosial ini adalah untuk meningkatkan kesadartahuan dalam pemanfaatan media sosial sebagai media kampanye yang minim biaya. Selain itu akan dibuat kampanye serta publikasi secara sistematis, efektif, dan juga menggunakan pendekatan kreatif. Untuk mendukung kampanye juga akan diperkuat strategi komunikasi dalam penanganan sampah laut.

“Pengelolaan sampah merupakan hal yang harus selalu kita perhatikan. Salah satunya adalah dengan kampanye ke masyarakat. Pada masa pandemi covid ini, kita belum bisa mengadakan pertemuan atau kampanye langsung, sehingga media sosial menjadi hal penting untuk menyampaikan informasi serta kampanye terkait pengelolaan sampah di masyarakat,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti pada pembukaan webinar, Selasa (17/11/2020).

Menurutnya, sampah laut merupakan masalah yang mendesak saat ini, sehingga pemerintah harus melibatkan banyak pihak seperti public figure atau juga influencer untuk menyebarkan cara pengelolaan sampah. Berdasarkan data KLHK, jumlah sampah di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 68 juta ton, dan 9.52 juta ton diantaranya adalah sampah plastik. Jumlah ini menjadi pemicu bagi Indonesia untuk terus memperbaiki lingkungan dan utamanya membebaskan dari sampah. Lautan diperkirakan mengandung 1 ton plastik pada setiap 3 ton ikan di tahun 2025, dan pada tahun 2050 akan lebih banyak plastik daripada ikan di lautan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mencanangkan target untuk mengurangi sampah laut sampai 70% pada tahun 2025. Hal ini diatur ke dalam Peraturan Presiden No.83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Peraturan ini berisikan strategi, program, dan kegiatan pengurangan sampah laut, khususnya sampah plastik yang sinergis, terukur, dan terarah telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL).

Menyambung penjelasan Deputi Nani, Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati selaku Ketua Tim Pelaksana RAN PSL mengatakan bahwa dibutuhkan faktor komunikasi yang baik untuk dapat mengelola sampah secara bersamaan. Melalui kampanye pada pengelolaan sampah, telah terjadi perubahan gaya hidup dan munculnya tren baru untuk menjaga lingkungan.

“Saya berharap melalui kampanye pada media sosial kita dapat menyebarkan informasi terkait pengelolaan sampah kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Dengan ini, kita dapat membuat gaya hidup baru yang lebih ramah terhadap lingkungan,” tambahnya.

Tak hanya itu, Dirjen Rosa juga berharap melalui kampanye media sosial tersebut informasi mengenai permasalahan sampah dapat sampai ke masyarakat. Terakhir, Deputi Nani menegaskan bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, harus dibangun sinergisitas komunikasi antar Kementerian dan Lembaga terkait yang nantinya juga akan melibatkan berbagai stakeholder lainnya untuk dapat mencapai target bersama yaitu mengurangi 70% sampah di laut pada tahun 2025.

“Dengan dukungan serta kerja sama yang baik, kita dapat menyelesaikan persoalan sampah ini,” tutup Deputi Nani Hendiarti sekaligus Wakil Ketua Tim Pelaksana RAN PSL dalam webinar kali ini. [hhw]

Next Post

Wapres: Pemerintah Terus Berusaha Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjamin, komitmen pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan dan perlakuan diskriminatif perempuan. Karenanya, Ma'ruf mengajak kepada semua pihak untuk bekerjasama mewujudkan komitmen tersebut. “Kolaborasi harus lebih ditingkatkan, dari berbagai pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),” kata Ma’ruf saat menerima audiensi Komnas […]