Breaking News in Indonesia

Demokrat Pertanyakan Jokowi Tolak RUU Pemilu Tapi Lempar Wacana Revisi UU ITE

Demokrat Pertanyakan Jokowi Tolak RUU Pemilu Tapi Lempar Wacana Revisi UU ITE

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mempertanyakan Presiden Joko Widodo yang tiba-tiba membuka wacana revisi UU informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Sementara, sebelumnya Jokowi menolak untuk pembahasan RUU Pemilu.

Irwan meluruskan, tidak ada usulan revisi UU ITE oleh pemerintah. Revisi itu sudah masuk dalam daftar panjang Prolegnas Perubahan tahun 2020-2024 yang ditetapkan DPR. Ia memprediksi, jika Jokowi yang meminta, fraksi pendukungnya di DPR akan mempertimbangkan revisi UU ITE masuk Prolegnas Prioritas.

“Jadi menurut saya kalau memang dianggap prioritas oleh presiden Jokowi kemungkinan masing-masing Fraksi di DPR RI akan mempertimbangkan untuk sepakat membahas dan memasukkannya dalam Prolegnas Prioritas 2021,” kata Irwan kepada wartawan, Rabu (17/2).

Namun, sikap Jokowi itu dipertanyakan lantaran RUU Pemilu yang sudah disetujui di Baleg masuk Prolegnas Prioritas 2021, tiba-tiba batal. RUU Pemilu tidak dilanjutkan pembahasannya setelah ada pernyataan Jokowi menolaknya.

“Lalu apa pertimbangan presiden Jokowi menolak revisi UU Pemilu yang dianggap prioritas oleh DPR RI dan kemudian justru mencoba mendorong isu UU ITE yang di DPR RI tidak menjadi pembahasan dalam Prolegnas Prioritas 2021,” kata Irwan.

Dia mempertanyakan Jokowi yang mendorong revisi UU ITE sementara tidak masuk Prolegnas Prioritas di DPR. Sedangkan RUU Pemilu yang sudah masuk prioritas justru ditolak.

“Cuma kan boleh nanya karena faktanya RUU Pemilu itu sudah dietujui Baleg untuk prolegnas prioritas, tapi kok beliau tidak setuju? Dan malah konsen ke UU ITE yang justru di DPR enggak masuk prioritas,” kata dia.

Di sisi lain, Irwan mendukung pernyataan Jokowi yang meminta Polri hati-hati menyikapi dan menerima laporan terkait dugaan pelanggaran UU ITE.

“Karena selama ini banyak sekali korban dari UU ITE ini karena adanya kritik atau pernyataan yang berbeda dalam merespon kebijakan penguasa atau pemerintah,” pungkasnya. [rnd]