Bawaslu di Daerah Diminta tidak Tolak Laporan Sengketa Pilkada

Irene

Bawaslu di Daerah Diminta tidak Tolak Laporan Sengketa Pilkada

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta agar Bawaslu Kabupaten dan Kota tidak menolak pasangan calon (paslon), yang merasa hak konstitusionalnya terciderai dalam pencalonan Pilkada 2020 untuk mengajukan sengketa. Dia mengungkapkan ada beberapa Bawaslu di daerah atau kabupaten menolak calon kepala daerah yang ditolak Surat Keputusannya oleh KPU.

“Sepanjang yang bersangkutan ikut mendaftar, maka sepanjang itu juga dia punya hak mengajukan sengketa ke Bawaslu,” kata Bagja dalam keterangan pers, Senin (9/11).

Bagja menilai dalam menentukan memenuhi unsur atau tidaknya seorang cakada dalam mengajukan sengketa pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota haruslah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi dan pusat. Hal tersebut kata Bagja penting untuk menjaga asas umum pemerintah.

“Ini penting untuk menjaga asas umum pemerintahan yang baik bagi Bawaslu di segala jajaran,” ungkap Bagja.

Sementara itu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, baik atau tidaknya penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bawaslu akan menentukan baik atau tidaknya lembaga Bawaslu menjadi lembaga penegakan hukum. Sebab itu Dewi meminta jajaran Bawaslu untuk terus belajar meningkatkan pengetahuan hukumnya dengan mempelajari segala bentuk putusan hukum pemilihan.

“Bentuk produk yang kita hasilkan dari penanganan pelanggaran dan sengketa memiliki nilai hukum yang tinggi,” ungkapnya. [cob]

Next Post

10 November, BEM SI Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali menyerukan massa untuk turun ke jalan menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Seruan Aksi Nasional Cabut UU No.11 tahun 2020 untuk seluruh Masyarakat Indonesia untuk mengikuti aksi yang diadakan Selasa, 10 November 2020. BEM SI menilai, ditekennya UU tersebut […]