Anggota DPR Sebut Protokol Kesehatan harus Jadi Norma Baru Termasuk Saat Pilkada

Irene

Anggota DPR Sebut Protokol Kesehatan harus Jadi Norma Baru Termasuk Saat Pilkada

Wakil Ketua Komisi lX DPR Melki Laka Lena menegaskan, protokol kesehatan harus menjadi norma baru untuk masyarakat. Termasuk pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.

“Peningkatan pasien Covid-19 di daerah yang tidak ada Pilkada misalnya di DKI dan daerah lainnya, memberi pesan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan yang disiplin harus menjadi norma baru di semua aktivitas masyarakat dan agenda kebangsaan termasuk Pilkada,” kata Melki Laka Lena, Sabtu (26/9).

Menurutnya, hingga saat ini belum ada satu ahli epidemiolog dalam dan luar negeri termasuk WHO dan Kementerian Kesehatan yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir. Sehingga semua aktivitas keseharian masyarakat dan agenda kebangsaan harus tetap berjalan dengan tetap mengacu pada protokol kesehatan.

“Pasar, mal, rumah makan, kantor, rumah ibadah, transportasi umum darat laut dan udara, rumah sakit Puskemas dan tempat lainnya dibuka dengan pembatasan dan aturan ketat protokol kesehatan untuk memastikan semua yang berinteraksi aman satu sama lain,” tuturnya.

Dia menambahkan, agenda kebangsaan HUT RI ke-75 kemarin di pusat dan daerah dilaksanakan dengan tata cara sesuai protokol kesehatan. Rapat dan berbagai kegiatan kantor pemerintah pusat dan daerah, DPR dan DPRD daerah, swasta dan kelompok masyarakat sipil dan organisasi keagamaan juga sesuai protokol kesehatan.

“Semua dilakukan sesuai protokol kesehatan yang saat ini menjadi norma baru dalam berbagai aktivitas,” ucapnya.

Melki lalu mencontohkan 30 negara tetap melaksanakan agenda politiknya di tingkat pusat atau daerah di tahun yang sama. Antara lain Korea Selatan, Amerika Serikat dan Indonesia. Kisah sukses Korea Selatan menjalankan Pemilu secara aman dan demokratis saat pandemi sedang tinggi menjadi salah satu rujukan.

“Kuncinya adalah pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin untuk menjamin Pemilu aman dan demokratis,” kata politikus Golkar itu.

Menurutnya, Pilkada tahun 2020 tak berbeda dengan aktivitas keseharian masyarakat dan agenda kebangsaan harus diatur dengan tepat. Peran KPU dan Bawaslu membuat dan melaksanakan aturan untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dalam semua tahapan sejak saat ini sampai selesainya semua proses.

Kemudian, Kemendagri dan Pemda provinsi kabupaten kota, DPR dan DPRD Provinsi dan kabupaten kota dan aparat hukum memastikan pelaksanaan, pengawasan dan sanksi terhadap pemberlakuan protokol kesehatan kepada para pihak yang melanggar.

“Pasangan calon, pimpinan parpol, tim sukses dan massa pendukung berperan aktif kampanyekan pola hidup sehat dan kepatuhan protokol kesehatan, sehingga Pilkada jadi ajang dan media untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan pelaksanaan protokol kesehatan,” tuturnya. [cob]

Next Post

Hakim dan Pegawai Positif Corona, Pelayanan PN Pelalawan Ditutup Sementara

Beberapa hakim dan pegawai di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan, Provinsi Riau dinyatakan positif Covid-19. Karena itu, pelayanan publik PN Pelalawan dihentikan untuk sementara waktu. Hal ini sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan No. W4-U11/1953/KP.05.1/9/2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Covid-19. “Pelayanan aktivitas publik ditutup […]