Breaking News in Indonesia

Amnesty International: Rusia Secara Perlahan Membunuh Alexei Navalny

Alexei Navalny, tokoh oposisi ternama Rusia dan pengkritik Presiden Vladimir Putin, dipenjara dalam kondisi yang menyiksa dan bisa secara perlahan membunuhnya. Demikian disampaikan Amnesty International pada Rabu (7/4).

Amnesty International menyampaikan Navalny, yang tahun lalu diracun menggunakan racun syaraf, saat ini mengalami kurang tidur dan tidak memiliki akses untuk perawatan dokter yang bisa dia percaya di dalam penjara.

“Rusia, pihak berwenang Rusia, bisa jadi menempatkannya ke dalam situasi kematian yang perlahan-lahan dan menyembunyikan apa yang terjadi padanya,” jelas Sekjen Amnesty International, Agnes Callamard, kepada Reuters menjelang publikasi laporan tahunan organisasi ini.

“Jelas pihak berwenang melanggar hak-haknya. Kita harus melakukan lebih banyak,” lanjutnya, dilansir Reuters, Rabu (7/4).

“(Mereka) telah berusaha membunuhnya, mereka sekarang memenjarakannya, dan menciptakan kondisi penjara yang menyiksa.”

Navalny melakukan mogok makan pekan lalu dalam sebuah upaya agar pihak lapas mengizinkannya mendapat perawatan kesehatan yang layak di luar Moskow atas apa yang dia sebut sakit parah di punggung dan kakinya.

Kremlin menolak mengomentari kesehatan Navalny, mengatakan itu merupakan kewenangan badan lembaga pemasyarakat federal. Badan lembaga pemasyarakatan pekan lalu mengatakan pria 44 tahun itu menerima perawatan yang diperlukan.

Navalny dipenjara pada Februari lalu selama 2,5 tahun karena melanggar pembebasan bersyaratnya yang dia sebut bermotif politis. Moskow menganggap Navalny sebagai perusuh yang didukung Barat bertujuan untuk menciptakan destabilisasi Rusia.

Callamard menyampaikan perlakuan buruk terhadap Navalny terjadi pada saat pandemi Covid-19 memperburuk ketidaksetaraan dan meningkatkan penindasan yang didukung negara, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara.

Pemerintah tertentu di sejumlah negara menginstrumentalisasi pandemi terhadap kelompok minoritas untuk menekan perbedaan pendapat dan hak asasi manusia, sementara di negara lain telah diberlakukan tindakan darurat menuju normalisasi yang membatasi kebebasan sipil.
“Covid telah memperkuat penindasan,” pungkas Callamard. [pan]