Total Tetap Beroperasi di Tengah Kisruh Politik Myanmar

Farah

Jakarta, Indonesia —

Perusahaan minyak dan gas asal Prancis, Total, menyatakan tidak akan berhenti memproduksi gas di Yadana, Myanmar. Total mengatakan junta militer Myanmar tidak mengganggu produksi gas di sana.

Total diketahui mendapat tekanan dari kelompok hak asasi manusia dan pemerintah sipil Myanmar untuk meninjau operasinya. Mereka menilai Total mendanai negara yang dikendalikan militer lewat pajak yang dibayarkannya.

Melansir Reuters pada Minggu (4/4), Kepala Eksekutif Total Patrick Pouyanne mengatakan pihaknya memiliki beberapa alasan untuk menjaga produksi gas di Yadana tetap berjalan, salah satunya tidak ingin memutus sumber energi utama di Myanmar.




Di sisi lain, Pouyanne khawatir karyawan di sana bisa terkena kerja paksa di bawah junta jika memutuskan untuk menghentikan produksi sebagai protes atas kekerasan di Myanmar.

Pilihan Redaksi
  • BPH Migas Jamin Pasokan BBM untuk Ibu Kota Tetap Normal
  • Wagub Pastikan Pertamina Siap Ganti Rugi Rumah Warga Balongan
  • PLN Ungkap Impor LPG Capai Rp60 T Per Tahun

“Pihak berwenang Thailand telah memberi tahu kami tentang pentingnya sumber energi ini,” ujar Pouyanne.

Ladang gas Yadana terletak di lepas pantai barat daya Myanmar di Teluk Martaban. Ladang itu memproduksi gas untuk dikirim ke pembangkit listrik di Thailand.

Mereka juga memasok pasar domestik Myanmar, melalui pipa lepas pantai yang dibangun dan dioperasikan oleh perusahaan energi negara Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE).

Pouyanne mengatakan Total telah mempertimbangkan apakah mereka harus menempatkan pembayaran pajak terutang kepada negara bagian di Myanmar di rekening escrow, seperti yang disarankan oleh beberapa pihak.

Namun, perusahaan khawatir tindakan itu bertentangan dengan hukum.

Sejauh ini, Total dilaporkan belum membayar pajak bulanan sebesar US$4 juta kepada pemerintah militer. Pouyanne beralasan kebijakan itu terjadi karena sistem perbankan di Myanmar tidak berjalan.

Total pun telah menghentikan proyek baru dan pengeboran di Myanmar sebagai tanggapan atas krisis tersebut. Pouyanne mengatakan pihaknya masih terkejut dengan tindakan represif yang terjadi di Myanmar.

Pasukan keamanan Myanmar kembali bertindak represif dengan menembaki warga yang menolak junta militer. Tindakan aparat itu menewaskan sedikitnya lima orang.

(REUTERS/ard)

[Gambas:Video ]


Next Post

Suara Penolakan Paspor Vaksin di AS, Khawatir Peretasan

Jakarta, Indonesia — Kubu oposisi Amerika Serikat (AS) menolak penggunaan paspor vaksin Covid-19. Mereka menilai paspor vaksin mengganggu kebebasan individu beraktivitas dan tidak aman dalam konteks keamanan data pribadi. Paspor vaksin merupakan aplikasi dengan kode yang memverifikasi apakah seseorang telah divaksinasi atau baru-baru ini dinyatakan negatif Covid-19. Beberapa negara memandang paspor […]