Tingkatkan Daya Saing, Ekonom Nilai RI Butuh BUMN Perunggasan

Farah

Ekonom menilai pemerintah perlu membentuk BUMN khusus di sektor perunggasan untuk meningkatkan daya saing di industri ini.

Jakarta, Indonesia —

Ekonom INDEF Enny Sri Hartati menilai pemerintah perlu membentuk BUMN khusus di sektor perunggasan untuk meningkatkan daya saing di industri ini. Sebab, saat ini kurang peran dari perusahaan pelat merah untuk ikut menyehatkan tata niaga sektor perunggasan.

“Saya sering ditanya di mana peran BUMN di sektor perunggasan? Jadi kontirbusinya apa? Menurut saya di internal pemerintah ini perlu,” ungkap Enny dalam diskusi virtual yang diselenggarakan INDEF, Rabu (11/11).

Selain itu, hal ini bisa meningkatkan akses pasar bagi industri ini karena BUMN memungkinkan kemitraan dengan pihak-pihak lain. Hal ini bisa mengurangi dominasi integrator swasta.




Di sisi lain, Enny memberi masukan agar pemerintah membentuk portal data riil terkait industri perunggasan. Misalnya, berapa produksi, stok, kebutuhan konsumsi, dan lainnya.

“Ini supaya bisa memberikan data yang real time dan akurat,” imbuhnya.

Sementara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah mengatakan tata niaga perunggasan nasional memang perlu dibenahi. Namun, ia melihat hal awal yang perlu dilakukan adalah menjalin kemitraan.

Lihat juga:

Pemerintah Bakal Suntik Bio Farma Rp2 T Tahun Ini

“Kami berpikir sudah tidak ada lagi istilahnya peternak mandiri, saatnya kita semua bermitra dan tidak perlu khawatir bahwa pola kemitraan yang selama ini diisukan bahwa plasmanya akan rugi terus, sekarang peraturan pemerintah soal pola kemitraan sudah ada yang saling menguntungkan dan berpedoman pada aturan permitraan di perunggasan,” jelasnya.

Menurut Nasrullah, pola kemitraan akan membuat daya saing peternak dan juga distributor meningkat. Sebab, seluruhnya terhubung dalam satu mata rantai yang sama.

Di sisi lain, ia menegaskan pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap praktik usaha di lapangan. Hal ini dilakukan agar tidak ada kecurangan maupun monopoli.

“Kami bersama KPPU akan mengawasi semua kemitraan, yang tidak ikuti aturan maka kami anggap tidak sesuai,” pungkasnya. 

[Gambas:Video ]

(uli/age)


Next Post

Dituding Bantu Pulangkan Rizieq Demi Anies 2024, JK Bantah

Jakarta, Indonesia — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dituding terkait dengan kepulangan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Arab Saudi untuk membantu memuluskan jalan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Isu tersebut dibantah pihak Jusuf Kalla yang menganggap tuduhan itu sebatas ilmu ‘cocokologi’. Dugaan hal itu pertama mencuat dari eks politikus Partai Demokrat […]