Susul PBNU, Muhammadiyah Minta Pemerintah Tunda Pilkada

Farah

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, lewat sekretaris umum Abdul Mu'ti meminta agar pilkada 2020 ditunda hingga keadaan memungkinkan.

Jakarta, Indonesia —

Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada KPU dan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 lantaran pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia belum usai. Pihak terkait diharapkan mengutamakan keselamatan masyarakat.

Pernyataan sikap PP Muhammadiyah itu disampaikan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti lewat konferensi pers yang disampaikan secara daring, Senin (21/9).

“Untuk menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan,” kata Mu’ti dalam konferensi pers secara daring, Senin (21/9).

PP Muhammadiyah lalu meminta Kementerian Dalam Negeri dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini. Ia menegaskan bahwa keselamatan bangsa serta keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada.

“Kita lihat baru pendaftaran dan sosialisasi saja terjadi klaster-klaster baru. Bahkan kita liat kekhawatiran semua pihak pelaksanaan pilkada gak mematuhi protokol, perayaan-perayaan dilakukan, dan pengumpulan massa terjadi,” kata Mu’ti.

Diketahui, dorongan penundaan Pilkada serentak 2020 menguat setelah lantaran banyak pasangan calon yang melanggar protokol dengan membawa massa saat mendaftar ke KPU pada 4-6 September lalu.

Lihat juga:

KAMI Sebut Jokowi Bisa Langgar UUD Jika Lanjutkan Pilkada

Bawaslu bahkan telah mencatat sebanyak 316 bapaslon dari 243 daerah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pendaftaran.

Tak hanya itu, PP Muhammadiyah juga meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 yang dikerjakan selama ini oleh pemerintah. Jokowi perlu mengevaluasi menteri-menterinya agar penanganan corona bisa dilakukan secara optimal.

“Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” kata Mu’ti.

PP Muhammadiyah menganggap Jokowi perlu mengambil alih dan memimpin langsung penanganan corona di Indonesia agar lebih efektif, terarah, dan maksimal.

Lihat juga:

Tito Tunda 3.000 Pilkades Saat Corona, Pilkada Jalan Terus

Kebijakan yang tegas dan komprehensif dalam penanganan Covid-19 juga perlu ada angka penularan bisa terus ditekan.

“Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian,” kata Abdul.

Sebelum PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta pemerintah untuk menunda tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Selain itu juga ada organisasi dan kelompok masyarakat lainnya yang berharap pilkada ditunda.

Semua permintaan itu dilandasi kecemasan akan pandemi virus corona di Indonesia yang belum berakhir. Terlebih, kasus positif masih terus bertambah dengan angka ribuan setiap hari.

Lihat juga:

PDIP Tolak Penundaan Pilkada: Masa Kritis Tak Boleh Ada Plt

(rzr/bmw)

[Gambas:Video ]

Next Post

7 Fakta Menarik Kemenangan Liverpool atas Chelsea

Jakarta, Indonesia — Banyak fakta menarik mengiringi kemenangan Liverpool atas Chelsea yang terjadi pada matchday kedua Liga Inggris di Stadion Stamford Bridge, Minggu (20/9). Liverpool meraih dua kemenangan dari dua laga sehingga kini menempati peringkat keempat di klasemen sementara. Sementara Chelsea yang baru meraih satu kemenangan dan satu kekalahan masih berada di […]