Suara Penolakan Paspor Vaksin di AS, Khawatir Peretasan

Farah

Jakarta, Indonesia —

Kubu oposisi Amerika Serikat (AS) menolak penggunaan paspor vaksin Covid-19. Mereka menilai paspor vaksin mengganggu kebebasan individu beraktivitas dan tidak aman dalam konteks keamanan data pribadi.

Paspor vaksin merupakan aplikasi dengan kode yang memverifikasi apakah seseorang telah divaksinasi atau baru-baru ini dinyatakan negatif Covid-19. Beberapa negara memandang paspor vaksin sebagai cara untuk membantu membangun kembali industri perjalanan yang hancur akibat pandemi dengan aman.

Melansir AP, anggota parlemen AS di seluruh negara bagian sudah mengambil sikap menentang gagasan itu. Bahkan, senator Partai Republik di Pennsylvania sedang menyusun undang-undang yang akan melarang paspor vaksin.

“Kami memiliki hak konstitusional dan undang-undang privasi kesehatan karena suatu alasan,” ujar senator Pennsylvania dari Partai Republik, Kerry Benninghoff.

Benninghoff mengaku khawatir uang dari pajak warga AS digunakan oleh raksasa teknologi yang sudah memiliki masalah dengan peretasan dan masalah keamanan untuk membuat sistem paspor vaksin.

Senada, senator Philadelphia dari partau Demokrat Chris Rabb memandang paspor vaksin harus diterapkan dengan hati-hati. Dia pun berkata ada cara lain untuk memastikan status masyarakat

“Kami memiliki kekhawatiran seputar privasi, pengawasan, dan akses yang tidak adil,” ujar Rabb.

Selain Pennsylvania, legislator Republik di negara bagian lain juga telah menyusun proposal untuk melarang atau membatasi. Di Arkansas, legislator telah menyusun sebuah RUU yang akan mencegah pejabat pemerintah mewajibkan paspor vaksin untuk alasan apa pun, dan akan melarang penggunaannya sebagai syarat masuk, perjalanan, pendidikan, pekerjaan atau layanan.

“Paspor vaksin hanyalah contoh lain dari administrasi Biden yang menggunakan Covid-19 untuk membuat peraturan atau batasan pada orang Amerika sehari-hari,” ujar senator Republik Trent Garner.

Sedangkan senator Republik dari Georgia, Marjorie Taylor Greene menyatakan paspor vaksin adalah bentuk komunisme korporat dan bagian dari upaya Demokrat untuk mengontrol kehidupan masyarakat.

Pemerintah AS dalam keterangan resmi menyatakan paspor vaksin merupakan proyek untuk sektor swasta, bukan pemerintah. Namun, administrator Pusat Layanan Medicare dan Medicaid Andy Slavitt mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan pedoman federal untuk mengarahkan proses seputar paspor vaksin.

Di New York, paspor vaksin yang disponsori pemerintah bernama Excelsior Pass sedang diperkenalkan. Aplikasi smartphone itu mampu menunjukkan apakah seseorang telah divaksinasi atau baru-baru ini dites negatif untuk Covid-19.

Lihat juga:

Menyoal Aplikasi dan Kartu Pintar, Sertifikat Bebas Covid-19

Gubernur Demokrat Andrew Cuomo menggembar-gemborkan gagasan itu karena memudahkan penyelenggara acara, misalnya menggunakan ponsel cerdas untuk memeriksa status kesehatan penonton konser.

Pejabat New York belum merilis rincian spesifik tentang bagaimana aplikasi akan bekerja. Mereka juga belum membeberkan bagaimana pengembang bisa melindungi privasi pengguna. Kebijakan privasi aplikasi hanya menyatakan bahwa data akan dijaga dengan aman dan tidak akan digunakan untuk tujuan penjualan atau pemasaran, serta dibagikan dengan pihak ketiga.

Tetapi beberapa pakar privasi mengatakan publik membutuhkan lebih spesifik untuk memastikan informasinya terlindungi. Albert Fox Cahn, pendiri dan direktur eksekutif Proyek Pengawasan Teknologi Pengawasan di Urban Justice Center, sebuah kelompok hak-hak sipil dan privasi yang berbasis di New York, memperingatkan Excelsior Pass menciptakan lapisan pengawasan baru tanpa rincian yang memadai tentang bagaimana mengumpulkan data atau melindungi privasi.

“Kami pada dasarnya hanya memiliki screenshot dari antarmuka pengguna dan tidak lebih,” kata Cahn.

(jps/fea)

[Gambas:Video ]


Next Post

VIDEO: Megahnya Istiqlal, Masjid Perpaduan Islam-Indonesia