Propam Belum Terima Laporan Polisi Inteli Kader Demokrat AHY

Farah

Jakarta, Indonesia —

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) menyatakan belum terdapat laporan terkait tudingan ada jajaran intelijen kepolisian yang membujuk kader partai Demokrat mendukung hasil Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang.

“Sampai dengan hari ini, Propam Polri dan jajaran wilayah belum mendapatkan laporan dimaksud,” kata Kadiv Propam Polri, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo dalam keterangan tertulis, Rabu (10/1).

Tudingan itu pertama kali dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman. Dia menyebut, para pengurus parpolnya di tingkat kabupaten dan kota resah karena mendapat ancaman dan intimidasi dari intel-intel Polres.

Namun demikian, Sambo tetap meminta agar masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut dapat melaporkannya ke Propam. Dia memastikan, laporan yang resmi dibuat akan segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan.

Apabila ditemukan pelanggaran, kata dia, Polri akan mengumumkannya secara terbuka kepada publik secara transparan dan akuntabel.

“Siapa saja yang melihat, mendengar dan mengetahui ada anggota Polri yang menginteli, menguntit, menyelidiki dan bahkan mengintimidasi diimbau melaporkan hal tersebut ke Propam Polri dan atau Jajaran Propam Wilayah,” kata Sambo.

Lihat juga:

Pakar Hukum: KLB Demokrat Tak Sah karena Gugatan Marzuki Alie

Sebelumnya, sejumlah polisi di tingkat kewilayahan mengakui bahwa ada anggota yang mendatangi kader untuk merespons kisruh internal partai. Salah satu yang mengemuka ialah di wilayah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Pol Donny Charles Go menuturkan petugas dari Polres Melawi hanya menjalankan tugas dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Anggota Polri hanya melaksanakan tugas rutin mengumpulkan bahan keterangan guna mengantisipasi dampak konflik internal PD di wilayah kabupaten,” kata Donny kepada Indonesia.com saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (9/3).

Lihat juga:

Amien-Jokowi Bertemu 15 Menit, Bahas KM 50 hingga Azab Neraka

Donny hanya menerangkan bahwa proses permintaan keterangan itu berjalan dengan baik. Dia membantah tudingan yang menyebut bahwa aparat mengancam kader.

Pihak kepolisian, lanjutnya, juga tidak ada meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan partai saat proses pengambilan keterangan itu.

(mjo/wis)

[Gambas:Video ]


Next Post

Komnas: Kasus Laskar FPI Tak Penuhi 2 Unsur Langgar HAM Berat

Jakarta, Indonesia — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kasus penembakan enam laskar Front Pembela Islam (FPI) tidak memenuhi dua unsur untuk ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Komnas HAM memutuskan bahwa kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM. “Didasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, ada dua […]