Polri Bantah Belanja Rp408 M Khusus Tangkal Demo Omnibus Law

Farah

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengklaim alat pengamanan demo yang dibelanjakan September lalu baru dipakai tahun depan.

Jakarta, Indonesia —

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membantah anggapan bahwa pihaknya telah berbelanja peralatan sebesar Rp408 miliar sejak September khusus untuk menangkal demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga Polri belanja peralatan sejak September khusus untuk pengamanan demonstrasi Omnibus Law UU Ciptaker.

“Tidak benar kalau ada anggapan bahwa pengadaan untuk pengamanan demo UU Ciptaker,” kata Argo kepada Indonesia.com, Jumat (9/10).

Argo mengatakan belanja peralatan pada tahun ini baru dipakai untuk tahun depan. Tidak langsung dipakai. Termasuk anggaran yang dibelanjakan pada September lalu.

“Pengadaan di kepolisian direncanakan dan diajukan ke DPR tahun ini, untuk dilaksanakan tahun depan,” katanya.

Argo juga mengatakan bahwa pembelian peralatan untuk pengamanan tidak hanya dipakai untuk di wilayah Jakarta. Justru disebarkan ke berbagai wilayah Indonesia terutama yang menggelar Pilkada 2020.

Lihat juga:

DPR Minta Kapolri Tindak Anak Buah yang Pukuli Jurnalis

Diketahui, Pilkada 2020 akan dihelat serentak di 270 daerah. Pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.

“Didistribusikan ke seluruh Indonesia dan yang diutamakan yang ada pilkadanya,” kata Argo.

Dia menegaskan bahwa masyarakat bisa mengakses LPSE untuk melihat pengadaan yang dilakukan oleh Polri. Masyarakat bisa memantau jika memang ada pengadaan yang tidak sesuai aturan.

Sebelumnya, menemukan data bahwa Polri telah berbelanja senilai Rp408,8 miliar diduga untuk keperluan pengamanan demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja sejak September.

Lihat juga:

Polisi Pulangkan 6 Jurnalis Usai Ditangkap, 2 dari NTMC Polri

Berdasarkan data ICW, Polri sudah belanja sejak pertengahan September lalu. Sementara Omnibus Law UU Cipta Kerja sendiri baru disahkan Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober.

“Diduga berkaitan dengan antisipasi aksi massa penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law,” kata peneliti ICW Wana Alamsyah melalui keterangan resmi, Kamis (8/10).

(mjo/bmw)

[Gambas:Video ]

Next Post

Walkot Solo Tak Mau Ikut Surati Jokowi Tolak Omnibus Law

Solo, Indonesia — Wali Kota Solo, Jawa Tengah FX Hadi Rudyatmo mengaku tidak akan mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo sebagaimana dilakukan sejumlah kepala daerah lain untuk meminta peraturan pemerintah undang-undang (perppu) guna membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Menurutnya, aspirasi Solo sudah terwakili oleh kepala daerah lain. Sebelumnya, sejumlah kepala daerah […]