PMII Serukan Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Seluruh Indonesia

Farah

PMII kecewa dengan pemerintah dan DPR yang bersekongkol membuat aturan yang justru merugikan masyarakat luas.

Jakarta, Indonesia —

Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) Agus Mulyono Herlambang meminta kader PMII seluruh Indonesia menggelar aksi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Agus menyatakan PMII kecewa dengan pemerintah dan DPR yang bersekongkol membuat aturan yang justru merugikan masyarakat luas.

“Untuk itu, PB PMII menolak keras UU Cipta Kerja dan menginstruksikan PMII se-Indonesia untuk melakukan aksi penolakan,” kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima Indonesia.com, Rabu (7/10).

Agus mengungkapkan pihaknya tidak takut menggelar aksi meskipun di tengah pandemi Covid-19. Kata dia, perbuatan pemerintah dan DPR telah menyimpang dari aturan karena secara diam-diam membahas serta mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja.

“PB PMII tidak takut untuk menginstruksikan PMII se-Indonesia untuk melaksanakan aksi,” ujarnya.

Lihat juga:

Buruh Solo Tolak Mogok Nasional, Mahasiswa Sultra Risau TKA

Ia berpendapat UU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan tak mencerminkan pemerintahan yang baik lantaran dalam proses pembahasannya selalu ‘kucing-kucingan’ dengan rakyat.

Selain itu, UU gagasan Presiden Joko Widodo tersebut juga akan mengubah banyak tatanan kehidupan perekonomian daerah dan nasional, serta berdampak kepada perubahan ekonomi keuangan individu masyarakat.

“DPR dan pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan dalam UU Cipta Kerja dengan dalil mendorong pemulihan ekonomi nasional,” katanya.

Menurut Agus, dalih pemerintah bahwa Omnibus Law Cipta Kerja dapat memangkas regulasi tidak bisa dibenarkan lantaran akan banyak peraturan turunan yang akan dibuat. Hal itu justru sama saja dengan memperbanyak aturan kembali.

Lihat juga:

Massa Buruh Alihkan Demo Omnibus Law ke Istana 8 Oktober

Oleh karena itu, Agus menyatakan PMII akan mengajukan gugatan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“PB PMII akan melakukan uji materi UU Omnibus Law Cipta Kerja ke MK,” ujarnya.

Gelombang penolakan terjadi setelah UU Cipta Kerja disahkan DPR dalam Rapat Paripurna ‘dadakan’, Senin (5/10) lalu. Kelompok buruh melancarkan mogok kerja di sejumlah daerah. Mahasiswa turun ke jalan. Puncaknya, buruh dan mahasiswa akan melakukan aksi di Istana Negara, Kamis (8/10).

(ryn/fra)

[Gambas:Video ]

Next Post

Syarat Dapat BLT Rp2,4 Juta Bagi UMKM

Jakarta, Indonesia — Kementerian Koperasi dan UKM resmi memperpanjang pemberian BLT bagi UMKM lewat program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp2,4 juta per penerima kepada 3 juta orang sampai Desember 2020. Rencananya, pencairan dana akan mulai dilakukan pada pekan ini. “(BLT UMKM) jadi sampai dengan Desember,” tutur Deputi Bidang […]