Plt Direktur Dumas KPK Dihukum Sanksi Ringan soal OTT UNJ

Farah

Majelis Etik Dewan Pengawas KPK menjatuhkan hukuman sanksi ringan berupa teguran lisan kepada Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, Aprizal atas aduan OTT UNJ.

Jakarta, Indonesia —

Majelis Etik Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan hukuman sanksi ringan berupa teguran lisan kepada Pelaksana Tugas Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, Aprizal.

Aprizal dinyatakan telah terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 2 huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

“Menghukum Terperiksa dengan sanksi ringan berupa teguran lisan yaitu agar Terperiksa tidak mengulangi perbuatannya dan agar Terperiksa sebagai insan komisi senantiasa menjaga sikap dan perilaku dengan menaati larangan dan kewajiban yang diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku KPK,” kata Ketua Majelis Etik, Tumpak Hatorangan Panggabean, saat membacakan amar putusan, Gedung ACLC KPK, Senin (12/10).

Pasal 5 Ayat 2 huruf a berbunyi: Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Sinergi, setiap Insan Komisi wajib: a. bersedia bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020, teguran lisan disebutkan berlaku selama 1 bulan. Selama waktu tersebut, Aprizal tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, dan/atau tugas belajar/pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam, maupun di luar negeri.

Tumpak mengatakan Aprizal telah melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja tidak kondusif dan harmonis sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat 2 huruf a Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020. Hal itu berkaitan dengan penggunaan kata ‘OTT’ di Universitas Negeri Jakarta dalam sebuah percakapan di internal KPK.

Dalam pertimbangan menjatuhkan hukuman, Majelis Etik menuturkan hal yang memberatkan yakni Aprizal tidak menyadari pelanggaran yang telah dilakukan.

Sedangkan hal yang meringankan Terperiksa belum pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku.

“Terperiksa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan,” ucap anggota Majelis Etik, Albertina Ho.

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) sebelumnya menyoroti pelanggaran kode etik dalam OTT UNJ.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman yang melaporkan pelanggaran etik tersebut menduga, kegiatan tangkap tangan terhadap staf UNJ di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanpa perencanaan matang dan tidak detail, mulai dari penerimaan pengaduan masyarakat sampai dengan keputusan untuk melakukan giat tangkap tangan.

Lihat juga:

AJI Kritik Langkah Pengesahan UU Ciptaker oleh DPR-Pemerintah

(ryn/kid)

[Gambas:Video ]

Next Post

Alasan China Selamat di Tengah Resesi Negara-negara Dunia

Jakarta, Indonesia — Pertumbuhan ekonomi China diproyeksi tembus 1,6 persen pada 2020. Kondisi ini berbanding terbalik dengan proyeksi PDB dunia yang diramal terkontraksi 5,2 persen. Dikutip dari Business, valuasi ekonomi China diperkirakan mencapai US$14,6 triliun pada akhir 2020. Nominal tersebut setara dengan 17,5 persen dari PDB global. Kepala ekonom Macquarie Group China Larry Hu […]