Perintah Jokowi ke Menteri Bentuk Korporasi Tani Tak Berjalan

Farah

Jokowi mengatakan telah memerintahkan menterinya membentuk korporasi tani. Tapi, ia jengkel hingga kini perintah belum dilaksanakan.

Jakarta, Indonesia —

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kecewa karena korporasi petani dan nelayan belum juga terbentuk sampai saat ini. Padahal, ia sudah memerintahkan anak buahnya untuk membentuk model bisnis korporasi bagi petani dan nelayan sejak beberapa tahun lalu.

“Saya sudah perintahkan beberapa tahun lalu, lihat di Malaysia, lihat korporasi sapi di Spanyol, model-model bisnis yang bagus dan mudah ditiru. Tapi saya tidak tahu, sampai sekarang model tersebut belum bisa dibuat satu atau dua,” ungkap Jokowi dengan nada tinggi dalam pembukaan rapat terbatas secara virtual, Selasa (6/10).

Ia menyatakan korporasi petani dan nelayan perlu dibuat untuk meningkatkan sektor pertanian di Indonesia. Terlebih, sektor tersebut sedang berkembang positif di tengah anjloknya ekonomi nasional akibat corona.




Data yang dimilikinya sektor pertanian tumbuh positif sebesar 16,24 persen pada kuartal II 2020. Hal itu terjadi ketika ekonomi domestik minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.

“Saya ingin mengingatkan bahwa di tengah pandemi sektor pertanian menyumbang yang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang dalam posisi perlambatan. Sektor pertanian perlu dijaga momentumnya,” kata Jokowi.

Ia bilang pertumbuhan sektor pertanian akan membawa dampak positif bagi petani dan nelayan. Hal itu akan mempengaruhi kesejahteraan hidup mereka.

Untuk mengembangkan sektor pertanian, Jokowi bilang petani dan nelayan perlu didorong bekerja secara berkelompok dan berada dalam sebuah korporasi. Dengan begitu, ada skala ekonomi yang mempermudah akses petani dan nelayan dalam memasarkan hasil produksinya.

[Gambas:Video ]

“Pola pikir bergerak pada sisi pasca panen dan sisi bisnis, bangun sisi produksi sampai pasca panen,” imbuh Jokowi.

Namun, sejauh ini Jokowi belum melihat model korporasi petani dan nelayan berjalan optimal di lapangan. Menurut dia, hanya ada beberapa kelompok petani dan kelompok nelayan, tetapi belum terbangun model bisnis yang menguntungkan bagi mereka.

“Belum terbangun model bisnis misalnya yang disambungkan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau mungkin swasta besar,” tutur Jokowi.

Oleh karena itu, kepala negara memerintahkan jajarannya untuk fokus membangun satu atau maksimal dua model bisnis korporasi petani atau nelayan di sebuah provinsi. Model bisnis itu harus dibuat sampai benar-benar terimplementasi.

Lihat juga:

Ironi UU Ciptaker, Ditolak Buruh dan Investasi yang Mangkrak

“Sehingga nanti dijadikan contoh, di-copy di provinsi lain. Nanti juga di-copy kelompok petani dan nelayan lain,” ujar Jokowi.

Berdasarkan pengalaman,  Jokowi yakin banyak kelompok petani dan nelayan yang akan meniru jika melihat ada korporasi petani atau nelayan yang berhasil dan dinilai membawa keuntungan bagi mereka.

Selain itu, Jokowi juga menyoroti soal peran BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia meminta agar BUMN dan BUMD tak hanya menjadi pembeli, tapi juga pendamping bagi nelayan dan petani dalam mendirikan dan mengoperasikan korporasi tersebut.

“Peran BUMN, swasta, BUMD bukan semata-mata off taker (pembeli), tapi juga bisa mendampingi mereka sampai terbangun sebuah model bisnis yang betul-betul bisa berjalan. Ini yang belum,” kata Jokowi.

Lihat juga:

Buruh Buka 5 Pasal soal Pesangon yang Dihapus di RUU Ciptaker

Ia ingin korporasi petani dan nelayan nantinya juga tersambung dengan perbankan. Selain itu, manajemen dan cara pemasarannya juga perlu ditata kembali.

“Oleh karena itu saya minta kementerian/lembaga perkuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani dan nelayan melalui persiapan regulasi yang mendukung ke arah itu,” pungkas Jokowi.

(aud/agt)

Next Post

FOTO: Beternak dan Berkebun di dalam Kontainer Bekas