Breaking News in Indonesia

Pengusaha Ikut Aturan Pemerintah Soal Vaksin Mandiri

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menegaskan pengusaha tidak mengusulkan atau memilih jenis vaksin yang digunakan dalam skema mandiri atau gotong royong.

Jakarta, Indonesia —

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menyatakan vaksin corona Sinopharm yang bakal digunakan dalam skema mandiri atau gotong royong sesuai arahan pemerintah.

Rosan mengungkapkan pihaknya tidak mengusulkan atau memilih jenis vaksin yang digunakan.

“(Alasan menggunakan Sinopharm) karena arahan pemerintah, kami tidak mengusulkan karena sudah ditetapkan aturannya,” katanya kepada Indonesia.com, Jumat (26/2).




Rosan menyebut dalam skema ini, ada lebih dari 6.600 perusahaan yang mendaftar. Namun, ia belum bisa memastikan berapa banyak karyawan yang akan menerima vaksin gotong-royong ini.

Sementara untuk kapannya, ia mengaku belum memiliki tanggal pasti. Pasalnya, setelah vaksin tiba di RI pada Maret nanti, pihaknya masih harus menunggu dikeluarkannya izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari Badan POM.

Selain itu, pelaku usaha juga  masih menunggu sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sedangkan untuk logistik dan skema penyuntikan akan dilakukan bersama dengan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Lihat juga:

Erick Sebut 6.644 Perusahaan Swasta Daftar Vaksin Mandiri

Beleid yang diteken oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 24 Februari 2021 itu telah dikonfirmasi oleh Kepala Bidang Media dan Opini Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Busroni.

Dalam beleid yang diterima redaksi, disebutkan distribusi vaksin mandiri akan dilaksanakan oleh PT Bio Farma (Persero) ke fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat/swasta yang bekerja sama dengan badan hukum/badan usaha.

“PT Bio Farma (Persero) dalam pendistribusian vaksin covid-19 untuk vaksinasi gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga,” bunyi Pasal 19 (2) beleid terkait.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan 6.644 perusahaan swasta telah mendaftar vaksin corona mandiri melalui Kadin.

Lihat juga:

Luhut: Herd Immunity Bisa Dicapai Dalam Waktu Dekat

Nantinya, perusahaan akan menyalurkan vaksin tersebut kepada pekerjanya secara gratis.

“Ada 6.664 perusahaan yang daftar (vaksin) mandiri di Kadin. Kebutuhannya kurang lebih 7,5 juta,” ujarnya saat menghadiri CNBC Indonesia Economic Outlook 2021, Kamis (25/2).

Erick mengungkapkan percepatan penyaluran vaksin membutuhkan dukungan berbagai pihak, tidak hanya pemerintah.

Oleh karenanya pemerintah membuka jalur mandiri. Dalam hal ini, swasta membeli vaksin dari pemerintah dan BUMN untuk nantinya diberikan gratis kepada pekerjanya. Rencana tersebut telah berkoordinasi dengan Kadin.

[Gambas:Video ]

Pemerintah sendiri menargetkan 70 persen penduduk Indonesia sudah divaksinasi covid-19 pada Desember 2021 hingga Februari 2022. Dengan demikian, upaya mempercepat pembentukan kekebalan komunitas terhadap virus (herd immunity) bisa tercapai.

“170 juta orang (divaksin) sehingga pada Desember atau Februari bisa 70 persen tuntas,” ujarnya.

Lihat juga:

Aturan Tarif Vaksin Mandiri Gotong Royong dari Kemenkes

(wel/sfr)