Breaking News in Indonesia

Pengacara Keluhkan Polisi Tak Beri Akses Temui Munarman

Jakarta, Indonesia —

Pengacara eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman, Ichwan Tuankotta mengeluhkan sampai saat ini pihak tim kuasa hukum dan keluarga belum diberikan akses untuk bertemu Munarman usai kliennya dibekuk Densus 88 Antiteror pada Selasa (27/4).

“Iya. Baik dari pengacara sama keluarga belum ada yang dapat akses sampai saat ini untuk menemui pak Munarman,” kata Ichwan kepada Indonesia.com, Jumat (30/4).

Melihat hal tersebut, Ichwan mengaku belum mengetahui bagaimana kondisi Munarman usai ditangkap sampai saat ini. Polisi, kata dia, sempat mengatakan Munarman belum bisa ditemui oleh siapapun.

“Menurut polisi masih belum bisa dijenguk karena penerapan Undang-undang terorisme,” kata dia.

Ichwan bercerita bahwa salah satu pengacara Munarman sempat mengunjungi Polda Metro Jaya pada Kamis (29/4). Namun, upaya tersebut tak membuahkan hasil untuk bertemu Munarman.

“Padahal kita mau memastikan beliau sehat saja, dan mau menyerahkan baju dan perlengkapan beliau seperti sarung dan sajadah. Itu saja tidak diberikan akses,” kata dia.

Munarman ditangkap Densus 88 Polri di rumahnya di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan pada Selasa (27/4). Munarman pun resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan terorisme dan tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Pihak kuasa hukum sudah menyiapkan 50 orang pengacara agar Munarman bisa mendapatkan pendampingan hukum untuk menghadapi kasus yang membelitnya tersebut.

Lihat juga:

50 Pengacara Siap Dampingi Munarman Hadapi Proses Hukum

Hingga saat ini polisi juga belum menerbitkan surat penahanan untuk Munarman. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, dalam UU Terorisme, penyidik Densus 88 memiliki waktu hingga 21 hari untuk melakukan proses pendalaman. Hal ini merujuk pada ketentuan Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Beleid itu menuliskan bahwa penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap terduga terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk 14 hari pertama.

Kemudian pada Pasal 28 ayat (2) disebutkan, apabila waktu penangkapan tak cukup maka penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama tujuh hari.

“Penyidik densus 88 memiliki tenggat waktu 21 hari untuk melakukan proses pendalaman,” ucap dia kemarin.

(rzr/ain)

[Gambas:Video ]

Tulisan ini merupakan bagian dari kumpulan artikel dalam Fokus: “Munarman Ditangkap Densus 88”