PDIP Sebut PKL Mengeluh, Desak PSBB DKI Jilid II Tak Dilanjut

Farah

Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk tidak memperpanjang PSBB DKI jilid II.

Jakarta, Indonesia —

Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan untuk tidak memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat. Penerapan PSBB ketat dinilai menyusahkan warga Jakarta.

“Fraksi PDIP DPRD DKI mendesak gubernur DKI tidak melanjutkan PSBB ketat dan mencari jalan keluar rasional karena menyengsarakan masyarakat Jakarta,” ucap Gembong dikutip dari keterangan tertulis dikutip Minggu (11/10).

PSBB ketat di DKI diketahui telah dua kali diterapkan dan akan berakhir pada 11 Oktober.

“Langkah ini diambil setelah mendapatkan masukan berbagai elemen masyarakat Jakarta, diantaranya Pedagang kaki lima, warung makan, pengusaha restoran, Pekerja industri hiburan, dan sebagainya yang mengadukan nasib mereka kepada Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta,” jelas Gembong.

Menurutnya, kebanyakan dari mereka bergantung hidup dari para pekerja di wilayah perkantoran yang sejak PSBB Ketat menerapkan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah.

“Pemerintah provinsi DKI harus mencari titik temu penanganan pencegahan covid-19 agar kondisi perekonomian di DKI tetap baik,” katanya.

Di sisi lain, Gembong menilai, tak ada perbedaan signifikan terhadap penurunan kasus positif covid-19 saat PSBB ketat maupun PSBB transisi.

Berdasarkan data dari pemprov DKI, rata-rata harian kasus positif covid-19 di ibu kota adalah 1.150 kasus pemberlakuan PSBB ketat. Hasil itu diperoleh dari periode 1-13 September 2020.

Sementara rata-rata harian kasus positif covid-19 justru meningkat selama penerapan PSBB ketat pada 14-26 September 2020 yakni 1.178 kasus per hari.

“Walaupun jumlah tes PCR meningkat, namun jumlahnya tidak signifikan,” ujarnya.

Lihat juga:

DKI Tutup Sementara 516 Tempat Usaha Langgar PSBB

Gembong menilai, rem darurat yang digaungkan Anies saat akan menerapkan PSBB ketat gagal diterapkan. Faktanya, kata dia, selain kasus yang tak kunjung turun, masyarakat juga tak bisa melakukan kegiatan perekonomian.

Ia mencatat, pajak restoran menyumbang pemasukan Rp2,4 triliun ke kas daerah DKI pada 2019. Namun Gembong memprediksi kondisi itu akan semakin minus jika PSBB ketat diperpanjang.

Imbasnya, lanjut dia, program-program rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan, dan penanggulangan banjir bisa terganggu.

“Bahkan mungkin Jakarta tidak punya cukup anggaran untuk merehabilitasi Halte-halte Transjakarta yang dibakar dalam aksi demonstrasi beberapa hari lalu,” terangnya.

Gembong mengingatkan bahwa perekonomian masyarakat harus tetap menjadi hal yang tidak dipisahkan dari kesehatan. Menurutnya, kedua hal itu bisa dilaksanakan dengan tetap apabila pemprov tegas menjalankan aturan yang dibuat sendiri.

“Sebab itu, sebaiknya PSBB ketat tidak perlu diperpanjang. Tidak perlu malu mengakui jika rem tangan yang digunakan ternyata tidak menyelesaikan masalah dan malah membuat masalah lainnya,” tuturnya.

(pris/mik)

[Gambas:Video ]

Next Post

INFOGRAFIS: Fakta Menarik Jelang MotoGP Prancis