Menteri Trenggono Gratiskan Izin Perikanan Tangkap

Farah

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono ingin memaksimalkan PNBP sektor perikanan tangkap dengan cara menggratiskan perizinannya.

Jakarta, Indonesia —

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono ingin memaksimalkan setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor perikanan tangkap. Caranya, dengan memberikan layanan gratis untuk perizinan perikanan tangkap, namun memperketat pengenaan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).

“Jadi misal nilai tahun depan seluruh perizinan bebas biaya tapi produksi penangkapannya ada yang masuk ke negara,” ucap Trenggono dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (30/12).

Trenggono mengatakan cara ini perlu dilakukan karena menurutnya setoran PNBP dari perikanan tangkap saat ini tidak sebanding dengan realisasi hasil tangkapan di laut.




Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), realisasi setoran PNBP perikanan tangkap hanya Rp596,92 miliar dari 1 Januari sampai 29 Desember 2020.

Padahal, estimasi tangkapan ikan di laut mencapai 7,7 juta ton. Oleh karena itu, menurutnya, perlu ada perhitungan potensi penerimaan PNBP dari estimasi tangkapan ikan dan perubahan kebijakan pungutan di lapangan.

“Produksi 7,7 juta ton itu berapa rupiah? Dihitung. Tidak masalah masuk ke pusat atau daerah, dipecah yang nasional berapa, daerah berapa?” katanya.

Lihat juga:

Sakti Wahyu Usai Dilantik Jadi Menteri KP: Harus Belajar Laut

Selain itu, Trenggono juga meminta Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memberikan perhitungan potensi perputaran uang di masing-masing wilayah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah kedirektoratan.

Pasalnya, ia juga belum puas dengan realisasi PNBP dari sektor ini yang baru mencapai Rp9,4 miliar selama 1 Januari hingga 29 Desember 2020.

“Harus ada kriteria bisnis prosesnya. Secara penjagaan lingkungan, ada di kita atau kita yang nasional saja. Kedua kawasan itu bisnisnya apa dan nilainya berapa?” jelasnya.

Lihat juga:

Modal dan Tantangan Menteri Baru Bantu Jokowi Angkat Ekonomi

Trenggono menekankan potensi PNBP sangat penting untuk kelangsungan sektor ini ke depan.

Bahkan, bisa pula berkontribusi ke penerimaan negara secara umum untuk memenuhi kebutuhan belanja dan menyejahterakan masyarakat, termasuk melalui pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana, hingga fasilitas lain untuk nelayan.

“Ada potensi laut kita yang belum diambil. Semua pihak harus menyadari yang diambil milik negara. Ini filosofinya,” tuturnya.

Di sisi lain, Trenggono juga meminta agar dashboard sistem informasi nelayan diperbaiki. Khususnya, pembuatan aplikasi yang memuat informasi ketersediaan bahan bakar kapal, harga ikan, sampai lokasi pelabuhan darat terdekat bagi nelayan.

[Gambas:Video ]

(uli/bir)


Next Post

Prabowo Izinkan Bakamla Gunakan Senjata Kaliber 12,7-30 mm

Jakarta, Indonesia — Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia mengatakan pihaknya kini sudah bisa membeli dan menggunakan senjata untuk tugas mengamankan perairan RI. Penggunaan senjata itu atas seizin Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia berujar Bakamla sudah secara resmi memperoleh izin penggunaan senjata sejak bulan Agustus 2020. “Kemarin saya […]