Mengenal Program ke-5 BPJS, Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Farah

Pemerintah segera mengeluarkan program ke-5 BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang tercatat dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Jakarta, Indonesia —

Pemerintah akan mengeluarkan program baru seperti yang tertulis dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja, yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Program ini tertulis dalam pasal selipan baru, yakni Pasal 46A UU Cipta Kerja yang merevisi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Disebutkan bahwa pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak mendapatkan JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Program ini diklaim melindungi pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui 3 manfaat berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.




“Jika terjadi PHK ada manfaat berupa peningkatan kompetensi atau up-skilling, serta diberi akses untuk pekerjaan baru,” terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum lama ini.

Detailnya, UU Ciptaker menyatakan penyelenggaraan program JKP akan dilakukan oleh pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, JKP akan diberikan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial kepada seluruh peserta yang telah membayar iuran dengan masa kepesertaan tertentu.

Namun, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan program jaminan ini masih akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP).

Lihat juga:

PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan Diklaim Terbit Bulan Depan

Untuk tahap awal, sumber pendanaan JKP berasal dari kantong pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sempat mengatakan pemerintah akan menyetorkan Rp6 triliun sebagai modal awal pelaksanaan program yang berasal dari APBN.

Sebagai informasi, BPJS Ketenagakerjaan saat ini menjalankan 4 program jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), dan jaminan pensiun (JP).

Untuk besaran iuran JKK, yakni pada rentang 0,24 persen-1,74 persen dari gaji bergantung pada risiko kerja. Lalu, iuran JKM sama rata 0,3 persen dari gaji. Kedua iuran itu dibayarkan oleh pengusaha.

Lihat juga:

BPJS Watch Kritik JKP di UU Ciptaker: Siapa yang Mau Bayar

Kemudian, iuran JHT sebesar 5,7 persen dari gaji di mana sebesar 3,7 persen ditanggung pemberi kerja dan 2 persen dari pekerja. Sedangkan untuk JP, pengusaha membayar 2 persen dan pekerja 1 persen, sehingga total iurannya 3 persen dari gaji.

Jadi, secara total pemberi kerja membayar 10,24 persen sampai 11,74 persen untuk membayar jaminan sosial per bulan. Untuk JKP nantinya, BPJS Ketenagakerjaan tidak akan menarik iuran baru, tapi melakukan rekomposisi iuran dari 4 program tersebut.

[Gambas:Video ]

(ulf/age)

Next Post

Sri Mulyani: Hanya 9 Persen Masyarakat yang Mampu Kuliah

Jakarta, Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hanya 9 persen masyarakat Indonesia yang mampu dan beruntung meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Ini berarti, hanya 24,3 juta orang yang mampu mengecap bangku kuliah dari total penduduk Indonesia yang tercatat sebanyak 270 juta. Sri Mulyani mengatakan mahasiswa lulusan Politeknik Keuangan Negara (PKN) Sekolah […]