Breaking News in Indonesia

Jalan Terjal Poros Tengah Koalisi Partai Islam

Jakarta, Indonesia —

Seruan pembentukan poros partai Islam mengemuka setelah Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menangkap sinyal koalisi di balik pertemuan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemarin.

Yusril menganggap saat ini merupakan momentum bagi partai Islam bersatu membentuk poros tengah jelang konstelasi politik 2024.

Koalisi Poros Partai Islam bukan hal baru di Indonesia. Setelah reformasi melengserkan kekuasaan orde baru, pada Pemilu pertamanya, koalisi partai Islam muncul dan berhasil mendominasi Pemilu dengan Presidennya kala itu Abdurahman Wahid atau Gus Dur.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut tak ada yang salah jika Poros Islam kembali hadir di Indonesia setelah 20 tahun lebih tenggelam dalam ego masing-masing. Namun, kata Adi banyak hal yang mesti diingat sebelum poros Islam ini benar-benar terbentuk.

“Pertanyaannya sekarang, apakah poros Islam bisa reborn, bisa terbentuk kembali, mungkin saja. Cuma dengan sejumlah catatan,” kata Adi saat dihubungi Indonesia.com, Jumat (16/4).

Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera periode 2020-2025 berfoto seusai mengikuti ikrar pengurus saat Musyawarah Nasional (Munas) V PKS di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (29/11/2020). Agenda Munas V PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun ke depan dan ikrar pengurus DPP PKS 2020-2025. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/aww.Partai Keadilan Sejahtera. Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Catatan-catatan itu kata Adi adalah beberapa hal yang mesti diperbaiki dan diingat oleh partai-partai Islam sebelum benar-benar berkoalisi. Sebab, jika tak dijalankan koalisi ini tak akan kuat dan kokoh, alih-alih itu justru bisa layu sebelum berkembang.

Pertama kata Adi, berkaitan dengan ego sektoral dari masing-masing partai. Partai-partai yang bergabung harus menyamakan pandangannya. Antara satu dan yang lainnya tak boleh ada yang merasa rendah atau lebih tinggi dari partai lainnya dalam koalisi itu.

“Perasaan-perasaan ego sektoral itu harus dihilangkan. Karena itu bisa jadi kendala psikologis yang cukup serius,” kata Adi.

Selain itu, paham keagamaan di masing-masing partai juga harus diredakan. Sebab pemahaman agama Islam di tiap partai memiliki perbedaan. Ini juga kerap memicu perselisihan.

Perbedaan ini juga kerap terjadi di akar rumput atau para pendukung partai. Baiknya, kata Adi, sebelum benar-benar berkoalisi perbedaan-perbedaan ini di simpan di belakang.

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa (kedua kiri) dan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani (keempat kanan) bersama jajaran pengurus bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7).Partai Persatuan Pembangunan. Foto: Indonesia/Feri Agus Setyawan

Kemudian kata Adi, hal paling utama dan terutama yakni berkaitan dengan siapa yang akan dijagokan dalam Pilpres. Nama yang akan diusung sangat berpengaruh dalam kuatnya poros islam ini.

Akan lebih baik pembicaraan terkait calon presiden yang akan dijagokan di Pilpres 2024 ini tak dibahas dulu sebelum poros Islam ini benar-benar kuat terbentuk.

“Karena kalau bicara poros Islam harus setop dulu keinginan di antara mereka yang terlampau ingin jadi capresnya. Karena semua parpol punya jagoan,” kata dia.

Lihat juga:

Partai Gelora dan Ummat Kritik Wacana Poros Partai Islam

Perebutan tentu tak akan terhindari. Jika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin kegagalan poros Islam ini hanya tinggal menunggu waktu.

“Hal-hal ini bisa jadi cacatan penting. Yang saya sebut sebagai cacat bawaan sebenarnya. Jadi kekuatan politik islam yang tidak pernah muncul setelah pasca reformasi itu, karena ada cacat bawaan ini,” kata Adi.

“Jangan sampai poros Islam layu sebelum berkembang. Belum apa-apa sudah ribut. Karena khawatir sudah mulai bicara siapa yang dijagokan di capres,” kata Adi.

Pembukaan Rakernas V Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Millenium, Jakarta, Sabtu, 7 Desember 2019.  Indonesia/Bisma SeptalismaPartai Amanat Nasional. Foto: Indonesia/ Bisma Septalisma

Menurut Adi, tak ada hal lain yang bisa merusak poros Islam selain di internal koalisi sendiri. Urusan suara bisa tergerus oleh partai-partai nasional, itu urusan kedua. Sebab ketika poros Islam ini kuat, bukan tidak mungkin pendukung justru akan berdatangan. Apalagi Islam di Indonesia memang masuk dalam agama mayoritas.

“Persatuan parpol Islam tujuannya jangan terlampau kentara nuansa politik kekuasaan, tapi harus ada nilai yang dijunjung. Cuma problemnya itu ego sektoral karena sulit menyatukan elit partai Islam ini,” katanya.

Lihat juga:

PKS-PPP Bertemu, Yusril Dukung Koalisi Partai Islam di 2024

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo menilai wacana koalisi poros partai Islam hanya isu basi yang kerap muncul jelang Pemilu dan Pilpres.

Upaya koalisi partai Islam kerap kandas bahkan sebelum dimulai. Partai-partai Islam kerap berseberangan ketika perhelatan pemilu telah dimulai.

“Hingga saat ini, upaya untuk menyatukan partai-partai Islam masih sebatas imajinasi,” kata Karyono.

Menurut dia, ada beberapa faktor yang membuat penyatuan partai islam sulit terealisasi. Salah satunya berkaitan dengan mahzab setiap partai yang cenderung berbeda.

“Perbedaan kepentingan politik praktis yang berorientasi kekuasaan juga lebih dominan dibanding kepentingan penyatuan ideologi politik islam ke dalam satu koalisi,” kata dia.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat perayaan hari ulang tahun ke-20 fraksi DPR RI di Komplek Parlemen Senayan,  Jakarta,  Kamis 31 Oktober 2019. Acara Harla dimeriahkan dengan hiburan 'The Godfather of Broken Heart', Didi Kempot.  Indonesia/Andry NovelinoPartai Kebangkitan Bangsa. Foto: Indonesia/Joko Panji Sasongko
Lihat juga:

PAN Ogah Gabung Koalisi Poros Partai Islam, PKB Tertarik

Di sisi lain, partai Islam yang cenderung puritan enggan merespon serius wacana penyatuan partai-partai Islam dalam satu koalisi.

Hal ini kata Karyono muncul lantaran sesama partai Islam masih muncul kecurigaan wacana tersebut hanya untuk kepentingan pragmatis, kepentingan jangka pendek sekadar untuk tawar menawar posisi (bargaining position).

Selain faktor internal koalisi yang memberi pengaruh banyak dalam penyatuan partai islam, partai dengan haluan ideologi nasionalis juga patut diwaspadai.

Apalagi kata dia, dari sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, belum pernah ada partai islam yang tampil sebagai pemenang pemilu secara nasional.

“Terlepas dari persoalan tersebut, kekuatan partai Islam masih jauh dibanding dengan partai-partai yang berhaluan nasionalis,” kata dia.

(tst/gil)

[Gambas:Video ]