Breaking News in Indonesia

ITW soal Pelat Nomor Mobil Anggota DPR: Akan Banyak Ditiru

Jakarta, Indonesia —

Penggunaan pelat nomor khusus bagi anggota DPR berpotensi menimbulkan masalah baru di jalan raya, yakni pemalsuan dari dentitas kendaraan yang dilakukan masyarakat sipil. Besar kemungkinan akan ada oknum membuat pelat nomor tiruan dari desain pelat nomor mobil milik anggota DPR dengan tujuan bebas tilang.

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan mengatakan hal ini berkaca dari sejumlah kasus-kasus sebelumnya di mana masyarakat sipil tertangkap tangan menggunakan pelat nomor khusus palsu dengan desain TNI maupun kepolisian.

Kasus terbaru sipil menggunakan pelat nomor (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/TNKB) khusus terjadi saat kepolisian mengamankan pengemudi mobil kemarin (20/5) di Jakarta Timur. Pengemudi itu kedapatan menggunakan TNKB khusus milik kepolisian.




[Gambas:Instagram]

“Kemungkinan akan banyak nomor pelat DPR palsu nantinya, hanya untuk supaya bisa bebas dari tilang,” kata Edison saat dihubungi, Jumat (21/5).

Ia menilai pelat nomor kendaraan khusus anggota DPR dirasa aneh. Menurut dia tidak seharusnya anggota DPR atau pihak yang bertugas mewakili rakyat malah ingin terlihat berbeda, khususnya saat mereka sedang berada di jalan raya.

“Jadi meminta atau mendapatkan dan menggunakan pelat nomor kendaraan khusus tidak ada relevansinya dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Untuk itu Polri jangan mau ditekan secara politik hanya untuk memenuhi keinginan para anggota DPR yang hanya ingin gagah-gagahan di jalan raya,” ucapnya.

Edison juga menilai tidak ada alasan mendesak di balik penerbitan pelat nomor khusus anggota DPR.

“Tidak ada alasan yang urgent sehingga DPR harus menggunakan plat kendaraan khusus. Selain hanya untuk supaya bisa menghindar dari tindakan petugas saat melanggar aturan lalu lintas.

Lihat juga:

Fortuner Berpelat Dinas Polri Palsu Diamankan di Jatinegara

Malah, kata dia TNKB khusus anggota DPR berpotensi merusak sistem tilang elektronik atau biasa dikenal sebagai ETLE atau electronic traffic law enforcement.

“Menggunakan pelat nomor khusus seperti anggota DPR itu adalah upaya untuk merusak sistem penilangan ETLE.

Seharusnya anggota DPR jadi duta ketertiban dan keselamatan lalu lintas untuk menularkan ke masyarakat di wilayah pemilihannya, bukan sibuk meminta keistimewaan,” kata Edison.

Sebanyak 575 anggota DPR periode 2019-2024 diketahui akan memakai pelat nomor khusus kendaraan yang bertujuan isebagai identitas agar memudahkan untuk dipantau.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan hal tersebut. Menurutnya, pelat nomor bagi anggota DPR merupakan produk dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dan Kapolri.

(ryh/mik)

[Gambas:Video ]