Seorang hakim Spanyol mendengar bukti hari Jumat mengenai penyiksaan yang diduga terjadi selama masa kekuasaan diktator Spanyol yang telah meninggal Francisco Franco, dalam apa yang kelompok hak asasi manusia katakan sebagai kasus pertama yang diterima untuk ditinjau secara hukum.
Sidang di pengadilan Madrid tersebut melibatkan tuduhan terhadap lima mantan petugas polisi. Saksi utama, Julio Pacheco, mengatakan kepada wartawan di luar bahwa ia telah menceritakan kepada seorang hakim tentang penyiksaan yang dilakukan polisi padanya pada tahun 1975, ketika ia adalah seorang mahasiswa berusia 19 tahun.
Pacheco mengatakan ia berharap kesaksiannya adalah langkah menuju “mulai meruntuhkan tembok diam dan impunitas” mengenai penyalahgunaan selama masa kekuasaan Franco. Istrinya juga bersaksi.
Sebelumnya, para hakim telah menolak mendengar kasus-kasus tersebut karena adanya undang-undang amnesti 1977 yang memblokir penuntutan kejahatan era Franco. Undang-undang itu merupakan bagian dari upaya Spanyol untuk meninggalkan periode itu dan memperkuat demokrasi yang masih muda setelah kematian Franco dua tahun sebelumnya.
Dengan para korban dan kelompok hak asasi manusia berpendapat bahwa penyiksaan dan kejahatan serius lainnya tidak boleh tidak terhukum, pemerintah Sosialis di bawah Perdana Menteri Pedro Sánchez, yang berkuasa dari 2018 hingga pemilihan umum baru-baru ini, membuka pintu untuk kemungkinan penuntutan atas kejahatan yang dilakukan di bawah kekuasaan diktator.
Undang-Undang Memori Demokratis membentuk prosedur untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia antara pecahnya Perang Saudara Spanyol pada 1936 dan runtuhnya diktator setelah kematian Franco pada 1975.
Keluhan lainnya telah diajukan ke pengadilan Spanyol, tetapi milik Pacheco adalah yang pertama didengar oleh seorang hakim, menurut kelompok hak yang mendukung tindakan hukum tersebut.
Pengaduan Pacheco menyebutkan lima petugas polisi yang diduga hadir saat ia disiksa. Paloma Garcia dari cabang Amnesty International Spanyol, yang merupakan salah satu kelompok yang mendukung tindakan ini, mengatakan penyelidik belum dapat menemukan beberapa petugas dan tidak yakin apakah pria yang disebutkan masih hidup.
Hakim nantinya akan memutuskan apakah ada cukup bukti agar kasus ini bisa diajukan ke pengadilan.
Pemerintah Sosialis Perdana Menteri Pedro Sánchez, yang berkuasa dari 2018 hingga pemilihan umum baru-baru ini, mengambil beberapa tindakan berprofil tinggi terkait masalah era Franco. Termasuk membuat pemerintah pusat bertanggung jawab atas pemulihan dari kuburan massal jenazah puluhan ribu orang yang hilang selama Perang Saudara Spanyol dan kekuasaan diktator Franco.