GP Ansor Minta Kemendagri Tak Perpanjang Izin FPI

Farah

GP Ansor meminta Kemendagri agar tetap tak mengeluarkan perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI yang telah habis sejak 20 Juni 2019.

Jakarta, Indonesia —

Garda Pemuda (GP) Ansor, organisasi afiliasi Nahdlatul Ulama (NU) mendesak Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tak mengeluarkan izin perpanjangan organisasi bagi Front Pembela Islam (FPI).

Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor DKI Jakarta, Saiful Dasuki, menyebut FPI saat ini adalah organisasi tanpa bentuk karena belum memiliki izin. Surat Keterangan Terdafatar (SKT) FPI di Kemendagri memang telah habis masa berlakunya sejak 20 Juni 2019.

FPI pernah mengajukan perpanjangan, namun hingga kini Kemendagri masih belum memperpanjang masa berlaku SKT sebagai ormas, meski mengantongi rekomendasi dari Kementerian Agama. 

Tanpa SKT, FPI tidak akan mendapat bantuan dana dari pemerintah dan hanya memiliki status perkumpulan.

Saiful meminta Kemendagri tak memberi perpanjangan izin terhadap FPI. 

“FPI sendiri perpanjangan izinnya masih belum dimiliki, maka harusnya Mendagri tidak memperpanjang izin FPI karena dianggap sebagai ancaman persatuan dan kesatuan berbangsa dan negara,” kata Saiful dalam keterangannya seperti dikutip Indonesia.com, Sabtu (21/11).

Saiful turut menyinggung wacana membubarkan FPI seperti diungkapkan Pangdam Jayakarta, Mayjen TNI Dudung Abdurachman. Kendati pembubaran ormas bukan kewenangan TNI, dia mendukung gagasan pembubaran bila FPI dianggap telah mengancam negara.

“Pembubaran ormas bukan kewenangan TNI, karena ada aturan dan UU-nya. Tapi kalau FPI sudah dianggap ancaman bagi negara, maka TNI harus melibas mereka,” kata Saiful.

Lihat juga:

FPI Jelaskan soal Gelar Imam Besar Umat Islam Rizieq Shihab

Di sisi lain, Dudung menilai penindakan terhadap anggota FPI yang melanggar hukum mestinya masih dalam kewenangan Polri dan bukan TNI.

“Sampai saat ini, menurut kami FPI masih kewenangan Polri untuk menindak secara hukum anggota atau pengurusnya yang melanggar hukum,” kata dia.

Sebelumnya, Pangdam Jaya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman berang terhadap ulah FPI beberapa waktu terakhir terutama usai kepulangan Imam Besar mereka, Rizieq Shihab. Dudung juga menginstruksikan, pencopotan baliho Rizieq yang terpasang secara ilegal.

Dia juga mengkritik ucapan Rizieq yang dinilai dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan di tengah masyarakat.

Jangan coba menganggu persatuan dan kesatuan, jangan merasa mewakili umat Islam, tidak semua. banyak umat Islam yang berkata berucap dan bertingkah laku baik,” kata Dudung usai menggelar apel TNI persiapan Pilkada di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (20/11).

Lihat juga:

Fenomena Massa Rizieq, JK Minta Partai Islam Introspeksi

(thr/vws)

[Gambas:Video ]


Next Post

Cara dan Syarat Tukar Uang Rupiah yang Sobek dan Uang Logam

Jakarta, Indonesia — Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang rupiah rusak mulai Kamis (12/11) lalu. Berikut cara dan syarat tukar uang rupiah kertas yang sobek dan uang logam yang bisa Anda ikuti. Sebelumnya, layanan tersebut sempat tutup sementara akibat pandemi virus corona. Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi […]