Faisal Basri: Korupsi Jadi Masalah Nomor Satu Investasi

Farah

Ekonom Faisal Basri menyatakan akar utama masalah investasi di Indonesia terdapat pada korupsi. Omnibus law bukan obat tepat untuk mengatasi itu.

Jakarta, Indonesia —

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja bukan “obat” tepat untuk menyelesaikan masalah investasi di Indonesia.

Menurutnya, problem investasi di Indonesia bukan berasal dari sisi jumlahnya melainkan kualitas. Rendahnya kualitas investasi itu juga bukan berasal dari masalah ketenagakerjaan tetapi karena banyaknya korupsi dan birokrasi di dalam negeri yang berbelit.

Faisal mengatakan investasi di Indonesia sekarang ini sudah cukup tinggi. Bahkan berdasarkan data yang ia miliki, peranan investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di era pemerintahan Joko Widodo mencapai 34 persen dan terbilang yang tertinggi sepanjang sejarah RI.




“Investasi enggak ada masalah, yang jadi masalah hasilnya kecil. Ibaratnya kita makan yang bergizi tapi berat badan kita enggak naik. Banyak cacing di perut. Itu namanya korupsi. Korupsi bikin investor dalam negeri sakit kepala. Nomor 1 namanya korupsi. Nomor 2 birokrasi yang tidak efisien. Nomor 11 baru Ketenegakerjaan,” ujarnya di acara Mata Najwa Rabu (7/10) malam.

Di luar itu, kualitas investasi yang buruk juga tergambar dari tingginya rasio penambahan modal terhadap pertumbuhan ekonomi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR).

Rasio ini mencerminkan seberapa besar tambahan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

[Gambas:Video ]

Makin rendah ICOR, itu berarti efisiensi investasi makin tinggi. Sebaliknya, jika ICOR tinggi, investasi yang dilakukan semakin minim dampaknya atau tak efisien.

“Jadi masalahnya adalah investasi banyak hasilnya sedikit. Namanya ICOR. Di jaman Pak Jokowi itu lima tahun terakhir lebih tinggi dari era sebelumnya dan tertinggi di Asean. Untuk investasi di Indonesia menghasilkan cangkir kopi ini membutuhkan 6,5 modal sementara sebelumnya 4,3,” tandas Faisal.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sepakat bahwa buruknya kualitas investasi Indonesia tak lepas dari masalah korupsi.

Namun ia membantah jika UU Omnibus Law Cipta Kerja disebut bukan solusi tepat. Pasalnya, kata Bahlil, beleid sapu jagad itu justru memperpendek proses birokrasi yang kerap kali jadi tempat munculnya korupsi.

Lihat juga:

8 Beda UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan

“Saya setuju dengan pak Faisal bahwa Core tinggi salah satu diantaranya karena korupsi. Tapi korupsi muncul karena tata laksana aturan yang tidak sinkron, dan banyaknya pertemuan orang-orang dalam pengurusan izin itu lah yang melahirkan indikasi korupsi,” tegasnya.

Karena itu pula Bahlil tetap yakin UU Cipta Kerja akan mendatangkan investasi yang lebih berkualitas dan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja lebih luas.

Bahkan lapangan pekerjaan tersebut tak hanya akan muncul dari perusahaan bermodal besar melainkan juga bisnis skala mikro, kecil dan menengah (UMKM). “Justru dengan UU ini ada proses pencegahan korupsi untuk meningkatkan daya saing investasi kita,” pungkasnya.

Lihat juga:

Cara Menghitung UMP 2021 Setelah Ada UU Cipta Kerja

(hrf/age)

Next Post

VIDEO: Momen Lalat Hinggap di Kepala Mike Pence saat Debat