Epidemiolog Sebut Izin Penggunaan Vaksin Tunggu Bukti Ilmiah

Farah

Terkait pandangan BPOM soal kemustahilan vaksinasi pada akhir 2020, epidemiolog menyebut vaksin Covid-19 faktanya memang belum siap.

Jakarta, Indonesia —

Epidemiolog Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengatakan vaksin Covid-19 memang belum siap pakai karena uji klinis belum selesai.

Hal itu dikatakannya terkait pernyataan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang belum bisa memberikan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) pada vaksin Covid-19.

Menurut Windhu, meski tahapan uji klinis fase 3 terhadap vaksin yang akan tiba di Indonesia telah berjalan, bukan berarti penyuntikan vaksin itu bisa dilakukan.

Menurutnya masih butuh waktu untuk mendapatkan data klinis soal efek penggunaan vaksin pada relawan yang telah menjalani uji klinis.

“Bukan EUA yang ditunda, tapi vaksinnya memang belum siap, bukti ilmiahnya belum bisa didapat sampai akhir Desember 2020, sehingga BPOM tidak mungkin mengeluarkan EUA bila belum memperoleh bukti ilmiah dari semua fase uji mulai dari uji praklinik sampai uji klinik fase 3,” kata Windhu saat dihubungi Indonesia.com, Rabu (18/11).

Menurutnya, penundaan vaksinasi tidak akan terlalu berdampak signifikan pada kasus Covid-19 jika masyarakat disiplin pada protokol kesehatan dan pemerintah menggiatkan upaya pengetesan serta penelusuran kontak.

“Vaksin sendiri harus ditunggu sampai betul-betul aman dan manjur, pemberian vaksin sendiri secara tuntas sampai bisa meng-cover 70 persen populasi diperkirakan 1-1,5 tahun, jadi mundur 1-2 bulan tidak terlalu signifikan efeknya,” kata dia.

Lihat juga:

Presiden: Penyuntikan Vaksin di Akhir Tahun atau Awal 2021

“Yang paling penting adalah 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3T (tracing, testing, treatment) terus dijalankan oleh pemerintah secara masif,” tuturnya.

Ia pun mengkritik sikap pemerintah yang kontradiktif dalam penanganan Covid-19; memberi kabar bernada optimisme soal vaksinasi, sementara penanganan pandemi tak fokus pada isu kesehatan masyarakat. 

“Masyarakat mungkin akan putus asa. Keputusasaannya bukan karena penggunaan vaksin yang mundur, tapi karena penanganan pandemi tampak lamban dan penuh kontradiktif dari pemerintah,” cetusnya.

“Karena tidak fokus pada aspek kesehatan masyarakat, sehingga kasus baru terus muncul seperti gergaji, cenderung naik,” ucap Windhu.

Lihat juga:

Uji Klinis Vaksin Sinovac di RI Tunggu Hasil Monitoring

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan rencana vaksin Covid-19 yang ditargetkan Desember bakal mundur ke Januari 2021. Hal ini lantaran EUA atau izin yang dikeluarkan untuk kepentingan mendesak tak mungkin diberikan akhir tahun ini.

Presiden Jokowi pun kembali menegaskan bahwa pemberian vaksin bisa dilakukan pada akhir 2020 atau awal 2021.

Sebelumnya, sejumlah pejabat bahkan sempat menargetkan vaksinasi Covid-19 pada November 2020.

(mel/arh)

[Gambas:Video ]


Next Post

Sri Mulyani Sempat Kesulitan Buat Kebijakan Pemulihan Ekonomi

Jakarta, Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sempat kesulitan merumuskan kebijakan jaring pengaman sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena tak adanya data lengkap yang bisa digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan kebijakan itu. Hal ini membuat pemerintah menghadapi dilema antara mengutamakan kecepatan atau akurasi. Memang, kata Sri Mulyani, […]