Dua PR Besar Menparekraf Sandiaga Uno Bagi Sektor Hiburan

Farah

Sederet pekerjaan rumah menanti Sandiaga Uno terlebih dalam industri hiburan yang menjadi bagian ekonomi kreatif.

Jakarta, Indonesia —

Sandiaga Salahuddin Uno resmi menggantikan Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak Selasa (22/12). Sederet pekerjaan rumah menanti Sandiaga Uno terlebih dalam industri hiburan yang menjadi bagian ekonomi kreatif.

Hal tersebut dikarenakan rencana turunan yang tak kunjung terealisasi serta Wishnutama yang lebih banyak fokus pada sektor pariwisata terutama saat pandemi Covid-19.

Akan tetapi, sebelum pandemi menyerang, beberapa hal yang telah dibangun Badan Ekonomi Kreatif kala dipimpin Triawan Munaf bagi sektor hiburan sebenarnya diharapkan berlanjut di era Wishnutama.

Beberapa hal dari era Triawan itu seperti ekosistem industri musik dan perfilman Indonesia yang lebih baik, seperti menghapus Daftar Negatif Investasi (DNI) bagi kemajuan perfilman serta mengadakan program Portamento untuk metadata musik Indonesia.

Pilihan Redaksi
  • Sandiaga Uno, Menparekraf Baru Berharta Rp5 Triliun
  • Daftar Nama 5 Wakil Menteri Baru Kabinet Jokowi
  • Mengenal 5 Destinasi Super Prioritas, PR Baru Sandiaga Uno

Namun kenyataannya, tak banyak kebijakan baru terkait hal-hal tersebut saat Badan Ekonomi Kreatif dilebur dalam Kementerian Pariwisata di bawah kepemimpinan Wishnutama.

Ketika pandemi menyerang pun, Kemenparekraf di bawah Wishnutama hanya merilis panduan untuk kegiatan produksi juga pelaksanaan aktivitas yang terkait industri hiburan kala pandemi, menyesuaikan dengan protokol kesehatan.

Berikut hal-hal yang kemudian menjadi pekerjaan rumah dan perlu diperhatikan Sandiaga Uno.

1. Efektivitas Kartu Prakerja Seniman

Sandiaga Uno diharapkan dapat memastikan efektivitas dari kartu prakerja yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi ketiadaan pekerjaan selama pandemi.

Sebelumnya, Menparekraf Wishnutama mengatakan setiap orang akan mendapat insentif sebesar Rp3,55 juta dengan rincian Rp1 juta untuk pelatihan, insentif penuntasan pelatihan Rp600 ribu perbulan selama empat bulan, dan insentif survei kebekerjaan Rp150 ribu.

Berdasarkan data Kemenparekraf, ada 189.586 seniman di seluruh Indonesia. Jika satu seniman dijatah Rp3,55 juta, maka pemerintah harus menyiapkan uang sekitar Rp673 miliar khusus untuk seniman.

Namun skema tersebut dikritik sejumlah seniman, salah satunya ialah Andi selaku pendiri Institut Musik Jalanan, kemudian Gitaris band No Nation, Agus Donny Iswanto.

Pengamat musik Wendi Putranto juga menyatakan pelatihan bukan hal yang dibutuhkan orang di masa krisis seperti pandemi.

Pelatihan diyakini bisa didapat gratis melalui YouTube. Menurutnya, uang tersebut lebih baik diberikan tunai kepada musisi atau pekerja kreatif yang terdampak pandemi.

2. Nasib Box Office Indonesia

Pendataan resmi box office Indonesia telah menjadi mimpi selama lebih dari lima tahun terakhir. Hollywood setiap pekan punya laporan terperinci soal jumlah penonton dan pundi-pundi yang dihasilkan tiap film.

Tak hanya Hollywood, negara lain seperti Korea Selatan juga memiliki laporan terperinci secara harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan dari setiap film serta layar bioskop di sana. Hal itu dilakukan oleh Dewan Perfilman yang berada di bawah Kementerian Budaya.

Aktivitas di bioskop CGV Grand Indonesia, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2020. Sejumlah bioskop di Ibu Kota kembali beroperasi hari ini setelah mendapatkan izin dari Pemprov DKI Jakarta dengan jumlah penonton dibatasi maksimal 25 persen dari total kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan ketat.  Indonesia/Bisma SeptalismaSistem box office yang sejatinya adalah pendataan ini adalah instrumen penting karena berkaitan dengan menggerakkan industri film nasional yang kemudian berdampak pada pembangunan ekonomi kreatif. ( Indonesia/Bisma Septalisma)

Data tersebut sesungguhnya juga dikumpulkan sejumlah pihak secara independen, salah satunya adalah filmindonesia.or.id. Rumah produksi film juga kerap mengumumkan jumlah penonton, meskipun tak bisa ada jaminan terkait akurasi datanya.

Sistem box office yang sejatinya adalah pendataan ini adalah instrumen penting karena berkaitan dengan menggerakkan industri film nasional yang kemudian berdampak pada pembangunan ekonomi kreatif.

Terlebih lagi, hal itu sesungguhnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman atau UU Film.

Pasal 33 UU Film, para pengelola bioskop diharuskan melaporkan jumlah penonton setiap judul film yang ditunjukkan, baik Indonesia maupun asing, kepada menteri secara berkala yang setelahnya menteri mengumumkan kepada publik dalam periode tertentu.

Pada 2016, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengaku sedang mengupayakan sistem integrasi box office di Indonesia. Namun, sistem box office yang notabene adalah instrumen penting industri film dan kini resmi berada di bawah pemerintah, tak jua terealisasi meski Bekraf telah dilebur ke Kemenparekraf.

Secara garis besar industri perfilman Indonesia dikelola dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Triawan MunafPada 2016, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengaku sedang mengupayakan sistem integrasi box office di Indonesia. (Detikcom/Ari Saputra)

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid sebelumnya mengatakan Kemdikbud hanya fokus pada bagian hulu, yaitu dari proses kreatif sampai produksi suatu film. Sementara itu, Kemenparekraf fokus pada bagian hilir, seperti distribusi dan lisensi film.

Setelah resmi menjabat sejak Oktober 2019, Wishnutama mengatakan tidak akan mengutak-atik fungsi dan rencana Bekraf yang telah berjalan di bawah Triawan Munaf.

“Bekraf enggak akan selalu urusin Pariwisata. Kalau ada urusan sendiri, silakan jalan, misalnya soal HaKI [Hak Kekayaan Intelektual], industri animasi, [industri] film,” ucap Wishnutama pada November 2019.

“Bekraf kan sudah punya visi misi sebelumnya, tinggal dijalankan saja. Jadi tujuan utamanya bukan berubah jadi urusin Pariwisata. Bukan lagi ego sektoral,” ujarnya.

Namun berdasarkan dokumen Rencana Strategis 2020-2024 di bawah kepemimpinan Wishnutama dan Angela Tanoesoedibjo, Kemenparekraf lebih banyak fokus pada pemulihan pariwisata untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan dan meningkatkan UMKM terutama di sekitar lokasi pariwisata.

Beberapa visi yang bersinggungan dengan sektor hiburan adalah perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual, serta mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK.

Pada kenyataannya, terutama kala pandemi Covid-19, Wishnutama tercatat hanya pernah mengajak para artis untuk turut membantu pemerintah mengedukasi masyarakat mengenai bahaya corona serta bersatu dalam menghadapi corona.

Kemenparekraf bersama Kemdikbud juga menerbitkan panduan teknis pencegahan dan pengendalian Covid-19 di bidang kebudayaan dan ekonomi kreatif dalam masa penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.

(chri/end)

[Gambas:Video ]


Next Post

Risma Ingin Bansos via Transfer Demi Efektifitas

Jakarta, Indonesia — Menteri Sosial yang baru dilantik Tri Rismaharini mengatakan akan memberikan bantuan sosial (bansos) secara elektronik (cashless) pada 2021 demi efektifitas. Risma juga berjanji bakal lekas memperbaiki data penerima bantuan sosial agar diterima oleh semua pihak yang memang membutuhkan di tengah pandemi virus corona. “Kami akan lakukan semua […]