Draf Final Omnibus Law Belum Dipublikasi, Masih Dibaca Jokowi

Farah

Istana memastikan Presiden Jokowi membaca isu-isu menonjol dalam draf final Omnibus Law. Draf baru dipublikasikan jika sudah pengesahan lembar negara.

Jakarta, Indonesia —

Draf Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian memastikan Presiden Jokowi membaca draft UU Ciptaker tersebut.

“Presiden pasti baca, pasti baca. Enggak mungkin enggak baca. Beliau kan sudah menyampaikan beberapa hal penting dalam Ciptaker yang selama ini disalahpahami,” kata Donny kepada Indonesia.com, Jumat (16/10).

Adapun beberapa pasal yang sempat diluruskan oleh Jokowi ialah terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten Kota serta terkait Amdal. Kata Donny, klausul ini tidak dihilangkan dari UU Omnibus Law.

“Beliau itu sungguh-sungguh membaca dan menyampaikan sebenar-benarnya tentang UU Ciptaker ini. Bahwa UU ini dibuat sepenuh-penuhnya untuk kepentingan rakyat,” kata dia.

Kendati begitu, diakui Donny, Jokowi tak membaca semua draft satu per satu. Donny mengatakan bahwa Jokowi membaca klaster yang penting seperti terkait ketenagakerjaan.

“Pasti enggak dibaca semua tapi klaster-klaster penting sesuai azas dan tujuan UU. Seperti kemudahan berusaha, perlindungan untuk buruh, pemerataan,” jelas dia.

“Di mana sekarang UMKM tidak perlu lagi ajukan izin hanya perlu mendaftar. Soal Amdal. Ya yang menonjol-menonjol saja,” lanjut dia.

Lihat juga:

SBY dan Tudingan Dalang Ricuh Demo Omnibus Law

Donny juga menyatakan bahwa draf bakal diunggah ke laman resmi milik negara. Namun pengunggahan dilakukan setelah resmi draf diresmikan.

“Nanti setelah diundangkan. Setelah dicatat di lembar negara. Iya setelah ada draf resminya,” tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, draf final UU Ciptaker yang diserahkan kepada pemerintah berjumlah 812 halaman. Sebelum draf final tersebut, jumlah halaman yang beredar sangat bervariasi. Mulai dari 1.028 halaman, 905 halaman, 1.052 halaman dan 1.035 halaman.

Terakhir, Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut jumlah halaman draf UU Ciptaker menjadi 812 halaman. Perubahan terjadi karena perubahan format kertas yang digunakan.

“Kemarin sudah dijelaskan, itu hanya teknis dari kertas ukuran biasa ke legal kalau dulu kita menyebut folio,” katanya.

(ctr/gil)

[Gambas:Video ]

Next Post

Bank Dunia Dukung Omnibus Law Pemerintahan Jokowi dan DPR

Jakarta, Indonesia — Bank Dunia menyatakan dukungannya kepada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI soal UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Lewat pernyataan tertulis, Jumat (16/10), Bank Dunia menilai bahwa UU sapu jagat ini merupakan upaya reformasi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kompetitif. Omnibus Law dinilai bisa mendukung aspirasi jangka panjang […]